RUANGPOLITIK.COM-Bantahan tiga pembantu presiden di Komisi II terkait pendaan untuk wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode tentu masuk akal.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, tidak mungkin pembantu presiden akan mengakui atas isu pendaan wacana tersebut. Menurutnya, semua pembantu presiden di Istana akan terus membantahnya.
“Sebab, Istana harus steril dari wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Pembantu presiden harus membantah semua wacana tersebut jika dikaitkan dengan Istana,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Selasa (05/04/2022).
“Sebab settingan wacana tersebut bersumber dari rakyat. Semua wacana tersebut dikondisikan aspirasi murni dari berbagai elemen rakyat,” tambahnya.
Berita Terkait:
Mahasiswa Tolak 3 Periode. Faldo: Mau Demo Besar-Besaran, Silakan…
Mahasiswa Ancam Demo Jokowi, Ruhut Sitompul: Barisan Sakit hati Kadrun…
Perihal Dana Gerakan Jokowi 3 Periode Istana Buka Suara
Raker Komisi II, 3 Anak Buah Jokowi Dicecar DPR
Dengan begitu, kata Jamiluddin, mereka akan aman berlindung pada demokrasi. Mereka akan berdalih, tak elok mengekang aspirasi rakyat yang mana akan dinilai otoriter.
“Alibi seperti itulah yang akan terus dimainkan untuk menggolkan penundaan pemilu atau presiden tiga periode,” ungkapnya.
Pembantu presiden di Istana nantinya, akan menyampaikan jika tugas mereka hanya memantau dan menampung aspirasi rakyat.
“Mereka diperkirakan akan menyatakan, tugas MPR menindaklanjuti aspurasi rakyat tersebut. Bola panas itulah nantinya yang akan diterima MPR,” imbuh Jamiluddin.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan tiga pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Senin (04/04).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI mencecar ketiga pembantu presiden terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya,” kata perwakilan fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam rapat.
Anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan agar segala kegiatan yang menyangkut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak ada ikut campur lembaga di lingkaran Istana.
Sebab, wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ia berharap agar usulan tersebut cukup menjadi wacana elit yang menjadi keputusan para pimpinan partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” ucap Mardani.
Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP untuk mendanai kegiatan terkait wacana tiga periode.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak ikut campur dalam wacana tersebut sebab berada di luar kewenangan. Menurut Pramono, Jokowi telah empat kali merespon isu itu, dan menegaskan bahwa Jokowi menolak.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tegas Pramono. (AFI)
