PAN Tunjuk Ekos Albar, PKS Minder?
Setelah menunggu lebih dari 10 bulan, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mengeluarkan surat penunjukan Ekos Albar sebagai calon wakil walikota.
Dalam surat tersebut juga diperintahkan kepada DPW PAN Sumatera Barat dan DPD PAN Kota Padang untuk segera menyikapi dan menyiapkan strategi untuk pemenangan dalam pemilihan di DPRD Kota Padang.
Dengan keluarnya nama dari PAN, harusnya polemik dan tarik ulur pengisian kursi Wawako Padang segera berakhir, namun pada kenyataannya tidak.
Tarik ulur kemudian berlanjut, karena PKS meminta PAN untuk legowo memberikan kursi tersebut kepada mereka, mengingat walikota Padang saat ini sudah dijabat oleh kader PAN.
“Kami membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan, maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Padang seperti rilis Antara, Senin (21/02/2020).
“Saya sudah menandatangani dua nama untuk jadi calon wakil walikota Kota Padang, hanya saja ada hal yang kita sayangkan, PAN ingin mencalonkan juga kadernya,” ungkapnya.
PKS juga menyebut tentang etika politik yang harus sama-sama dijaga oleh kedua partai.
Pernyataan PKS itu mendapat bantahan langsung dari PAN, karena sebagai partai yang taat konstitusi, PAN hanya menjalankan undang-undang.
“Dalam Undang-undang sudah jelas, masalah pengisian kekosongan kepala daerah, yaitu UU no 10 Tahun 2016. Mari kita hormati itu. Sebagai sama-sama partai yang berhak mencalonkan, mari kita kirim nama masing-masing dan biarkan berproses sesuai dengan Undang-undang dan aturan,” ujar Wakil Ketua DPW PAN Sumbar, Zulherman kepada RuPol, Rabu (23/2/2022).
Mengenai masalah etika politik yang menjadi alasan PKS, Zulherman meminta PKS jangan menyudutkan PAN dengan hal tersebut.
“Jangan buat kesan PAN tidak beretika, kita hanya menjalankan UU saja. Kalau bicara soal etika, mari kita runut ke belakang, siapa sebenarnya yang tidak beretika? Ketika maju pada Pilkada Kota Padang lalu, kita sepakat untuk bersama-sama lima tahun dan itu janji kepada masyarakat juga. Tapi baru setahun, Buya yaitu Pak Mahyeldi sudah meninggalkan kita, karena maju gubernur. Jadi siapa yang tidak beretika, masyarakat silahkan nilai sendiri,” terang Zulherman.
Berita terkait:
Kembali Mengambang. PKS Minta ‘Jatah’ Kursi Wawako Padang kepada PAN
Soal Wawako Padang. PAN: PKS Jangan Bicara Etika, Ikuti Undang-undang
Andri Rusta: PKS Memperlama Proses Pengisian Wawako Padang
Kursi Wawako Padang, PKS Gamang Dengan Nama Ekos Albar
Pengamat Politik dari Spektrum Politica Indonesia Andri Rusta melihat ada kegamangan tersendiri dari PKS, setelah munculnya nama Ekos Albar.
“Awalnya mereka (PKS) berharap posisi itu dengan dukungan dari Gerindra dan beberapa partai lain, tapi ternyata Gerindra menyebut tidak mendukung. Tentu ada kegamangan tersendiri, apalagi calon lawan Ekos Albar, seorang politisi senior dan dekat dengan banyak pimpinan partai di pusat,” ujar Andri kepada RuPol, Kamis (17/3/2022).
Dengan memunculkan lagi masalah etika pembagian jabatan walikota dan wakil walikota, PKS berharap dua nama yang dikirim ke DPRD Kota Padang berasal dari mereka.
“Harapan mereka tentu dapat mengirim dua nama itu dari PKS, namun PAN tetap berkeras mengirim nama calon juga dan itu terbuka dalam Undang-undang. Karena partai pendukung sama-sama berhak mengajukan calon,” lanjutnya.
