RUANGPOLITIK.COM – Polemik pengisian kursi wakil walikota (wawako) Kota Padang terus berkembang, setelah PKS meminta PAN untuk legowo memberikan ‘jatah’ kursi tersebut kepada PKS.
Menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hal itu guna mempertahankan etika politik karena PAN sudah menempatkan kadernya sebagai walikota.
Pernyataan Ahmad Syaikhu tersebut mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Barat (Sumbar), yang balik meminta kepada PKS untuk menghormati undang-undang.
“Dalam Undang-undang sudah jelas, masalah pengisian kekosongan kepala daerah, yaitu UU no 10 Tahun 2016. Mari kita hormati itu. Sebagai sama-sama partai yang berhak mencalonkan, mari kita kirim nama masing-masing dan biarkan berproses sesuai dengan Undang-undang dan aturan,” ujar Wakil Ketua DPW PAN Sumbar, Zulherman kepada RuPol, Rabu (23/2/2022).
Mengenai masalah etika politik yang menjadi alasan PKS, Zulherman meminta PKS jangan menyudutkan PAN dengan hal tersebut.
“Jangan buat kesan PAN tidak beretika, kita hanya menjalankan UU saja. Kalau bicara soal etika, mari kita runut ke belakang, siapa sebenarnya yang tidak beretika? Ketika maju pada Pilkada Kota Padang lalu, kita sepakat untuk bersama-sama lima tahun dan itu janji kepada masyarakat juga. Tapi baru setahun, Buya yaitu Pak Mahyeldi sudah meninggalkan kita, karena maju gubernur. Jadi siapa yang tidak beretika, masyarakat silahkan nilai sendiri,” terang Zulherman.
Menurut Zul lagi, PAN saat ini melalui Walikota Hendri Septa sedang menjalankan ‘etika’ yang dibuat PAN dan PKS waktu kampanye pilkada dulu.
“Harusnya PKS melihat itu. Pak Hendri Septa itu sedang menjalankan komitmen yang dibuat bersama dulu sampai lima tahun ke depan. Kalau saat ini, tiba-tiba PKS meminta ‘jatah’ dengan alasan etika politik, ini menjadi kontraproduktif. Sudahlah berpolemik, mari kita pikirkan kepentingan masyarakat Kota Padang. PAN sudah mengeluarkan calon, tinggal PKS kirim juga nama calonnya, kita ikuti sesuai undang-undang,” paparnya.
Berita terkait:
Andri Rusta: PKS Memperlama Proses Pengisian Wawako Padang
Kembali Mengambang. PKS Minta ‘Jatah’ Kursi Wawako Padang kepada PAN
Ketua DPRD: PAN dan PKS Segera Kirim Nama Calon Wawako Padang!
Mengenal Mulyadi Muslim, Calon Wawako Padang dari PKS
PKS Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Zulherman juga berharap kepada PKS untuk segera mengirimkan nama calon wawako kepada walikota, agar proses pemilihan bisa berlangsung.
“Tentunya kita berharap, teman-teman di PKS segeralah kirim nama. Ini semua demi kepentingan masyarakat Kota Padang. Kita dulu bersama-sama komitmen untuk membangun Kota Padang, tiba-tiba PKS meninggalkan PAN. Sekarang saatnya kembali PKS buktikan untuk melanjutkan komitmen tersebut,” ujarnya.
Mengenai siapa yang akan terpilih nanti, menurut Zul, beri kesempatan kepada para anggota DPRD untuk menilai, karena mereka tahu kebutuhan Kota Padang.
“Jangan buru-buru berpikir akan kalah dalam pemilihan, karena Bapak-bapak kita di DPRD Kota Padang itu paham dan mengerti sosok seperti apa yang dibutuhkan Kota Padang. PKS kirimkan nama kader terbaik mereka, seperti PAN yang mengirimkan nama Pak Ekos Albar. Ini semua demi kepentingan Padang yang kita cintai bersama ini, bukan kepentingan partai atau kelompok,” pungkas Zulherman.
Baca juga:
Massa Pengurus DPC PKB Geruduk DPW PKB Sumut, Ada Apa?
Din Syamsuddin Dirikan Partai, Ini Reaksi Partai Ummat
Kursi wawako Kota Padang sudah hampir setahun kosong, sejak Walikota Kota Padang sebelumnya Mahyeldi Ansharullah terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat.
Desakan untuk proses pengisian ini, sudah mengapung sejak beberapa bulan terakhir, baik dari kalangan masyarakat maupun dari anggota DPRD Kota Padang, bahkan sampai kepada anggota DPR RI. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
