RUANGPOLITIK.COM-PDI Perjuangan diminta untuk menegur Presiden Joko Widodo agar bersikap tegas kepada menteri yang terus berusaha agar Pemilu 2024 ditunda. Apalagi dukungan pada wacana tersebut justru akan membuat petugas partai PDIP itu terjerumus dalam lubang.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk tunda pemilu dan bertindak sebagai korlap perpanjangan jabatan Jokowi dengan kumpulkan sejumlah Ketum partai adalah tindakan yang menampar muka Jokowi.
“Karena Jokowi sudah menyatakan taat konsitusi dan tolak tunda pemilu dan tambah masa jabatannya. Tindakan Luhut merusak Jokowi,” ujar Muslim dikutip RuPol dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3/2022).
Berita Terkait:
Jokowi Harus Menjamin Pemilu 2024 Tak Diundur
Ambisi Luhut Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Jabatan Presiden
Demokrat Tantang Keabsahan Big Data Luhut Soal 110 Juta Netizen
Pengamat: Elite Jangan Bermain Api Terkait Penundaan Pemilu 2024
Seharusnya, Menko Luhut fokus mengurusi tugasnya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar dan menyimpang dari tugas. Jika ikut berwacana tunda pemilu, maka itu jelas pelanggaran dan indisipliner.
“Karena usulan tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden adalah hal-hal yang bersifat politis. Itu yang bikin rakyat marah,” kata Muslim.
Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini menilai, Jokowi sebagai petugas partai perlu ditegur oleh PDIP agar tegas pada Luhut. PDIP harus memastikan Jokowi menonaktifkan Luhut sebagai menteri.
“Jika teguran PDIP tidak dituruti, maka negara akan berjalan tanpa konsitusi dan jelas-jelas menampar muka Jokowi,” pungkas Muslim. (KRN)
Editor: Andre
(RuPol)
