RUANGPOLITIK.COM-Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membahas wacana penundaan pemilu 2024 dengan biaya mahal tak masuk akal.
Saiful Mujani mengatakan bahwa penundaan pemilu dengan persoalan ekonomi menjawab polemik itu . Apalagi, ada anggapan pemilu berpotensi ciptakan konflik sedangkan pembangunan ekonomi butuh stabilitas.
Hal ini menurut Saiful argumen yang salah kaprah dan kerap didengungkan di masa orde baru. Dia menyarankan semua pihak untuk tidak khawatir dengan kontestasi politik dalam setiap pemilu.
“Boleh khawatir, tapi Indonesia sudah punya pengalaman menyelenggarakan pemilu berkali-kali, mulai dari Pemilu 1999 sampai 2019. Dan pemilu-pemilu ini dinilai oleh dunia internasional berjalan dengan baik,” terang pendiri SMRC ini.
Pendiri SMRC ini dalam kajiannya menyebut bahwa semua negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, sekitar 3 persen pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 perlahan terjadi recovery economy di setiap negara, rata-rata pertumbuhan mendekati 5 persen.
Bahkan memasuki tahun 2022, lanjut Saiful, proyeksi Bank Dunia, IMF, dan BPS, ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.
“Dari 2020 sampai sekarang, Indonesia sudah on the right track seperti negara-negara lain di dunia,” ujar Saiful.
Periset ini menilai tidak tepat bila pemilu ditunda dengan alasan tingkat ekonomi Indonesia di tahun 2024 baru pulih.
“Karena itu tidak ada alasan ekonomi yang bisa memundurkan pemilu. Atau kalau mau memundurkan pemilu ke 2027 dengan alasan ekonomi, perbaiki lagi argumennya supaya lebih solid,” sindirnya.
Berita Terkait:
SMRC Ungkap Ada 72% Pemilih Kritis di Pemilu Presiden 2024
Survei SMRC: PDIP dan Gerindra Unggul Bila Pemilu Dilakukan Sekarang
Wacana Tunda Pemilu 2024, KSP: Sikap Presiden Jokowi Konsisten
Tunda Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahendra: Bisa Timbul Konflik Politik
Saiful mengingatkan berdasarkan dinamika yang terjadi antara pemerintah, KPU dan DPR, anggaran untuk pemilu 2024 berada di kisaran Rp50 triliun.
Tetapi angka tersebut bersifat multiyears dan belum final untuk menunjang tahapan dan kegiatan KPU sepanjang pelaksanaan pemilu.
Namun, dalam pembahasannya Saiful menyentil kabar belanja senjata dan pembangunan ibukota baru bukanlah jalan keluar persoalan ekonomi untuk menunda pemilu.
Agenda demokrasi itu harus dijalankan. Tak ada semua pihak untuk berdalih dengan alasan apapun.
“Tapi dalam masa pandemi ini kita harus belanja senjata. Kita ngikutin berita, Departemen Pertahanan akan belanja besar-besaran pada masa pandemi ini,” kritiknya.
“Dan juga kita harus fair walaupun saya menudukung pembangunan Ibu Kota baru, apakah itu prioritas yang betul-betul di masa sekarang? Tetap jalan program-program itu yang itu sebetulnya bukan amanat konstitusi,” tajam. (Tyo)
Editor: Setiono
(Rupol)
