Tertimpa Kardus Duren
Sejumlah pihak yang menentang penundaan pemilu 2024 menjadikan Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai sasaran kritik.
Aliansi Gerakan Amankan Muhaimin Iskandar (Agamis) menyindir kasus kardus durian saat menggelar demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (02/03).
“Kami menuntut agar KPK mengusut Muhaimin Iskandar dalam pusaran tiga kasus korupsi,” kata salah seorang peserta aksi, Rabu (02/03).
Berbagai kasus kembali dikuak diantaranya kasus dugaan suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), yang kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kasus kedua, dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi. Cak Imin disebut-sebut menerima Rp400 juta. Ketiga, kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
Meskipun berbagai serangan kritik mengarah pada dirinya atas usulan penundaan pemilu 2024, Cak Imin tetap melenggang safari politik untuk deklarasi capres 2024.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menilai usulan tersebut sebatas untuk menaikan popularitas Cak Imin dipublik. Sebab, hingga kini eletabilitas Cak Imin masih kalah dengan tokoh politik lainnya.
“Muhaimin Iskandar mewacanakan kembali tunda Pemilu lebih mungkin sebatas urusan politik, memantik polemik untuk meninggikan porsi popularitas,” kata Dedi.
“Terlebih Muhaimin sampai hari ini dalam catatan IPO masih berada di jajaran terbawah dari sejumlah tokoh yang potensial menunu kontestasi Pilpres 2024,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, usulan menunda Pemilu hanya sebatas wacana, sehingga belum miliki kepastian. Oleh karena itu, meski mengusulkan penundaan safari politik pun tetap dilakukan.
“Itulah sebabnya, Cak Imin masih tetap lakukan promosi politik sebagai langkah antisipasi jika Pemilu tetap di gelar sesuai waktunya,” imbuh Dedi. (AFI)
Editor: Asiyah Lestari
