RUANGPOLITIK.COM-Konflik antara Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan PBNU menjadi latar belakang PKB tidak melindungi atau membela Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam permasalahan peraturan pengeras suara di masjid atau musola yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
“Konflik Muhaimin-PBNU bisa melatari hilangnya dukungan PKB pada Menag Yaqut, sekaligus statemen Yaqut ini momentum PKB, juga Muhaimin untuk menjadi pahlawan di tengah arus anti Yaqut di sebagaian masyarakat,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, kepada RuPol, Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut, Dedi menyebut, Cak Imin juga memiliki kekuatan untuk mengajukan pergantian Menag dari Yaqut ke kader PKB lainnya, mengingat Cak Imin memiliki kekuasaan lebih.
“Terlebih, tokoh dengan kapasitas lebih, berpengalaman dan berpengaruh juga banyak di PKB, ada Maman Imanul Haq, Lukman Edy, Marwan Jafar, Karding atau bahkan Muhaimin sendiri,” ucapnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak membuat aturan yang tidak perlu.
Berita Terkait:
Wasekjen PBNU Tegur Cak Imin, Karena Kerdilkan Posisi NU
Muhaimin Pede Maju Capres, Ingin Rebut Kembali Kursi Gus Dur
Koalisi Ulama Pertanyakan Penolakan Laporan Terhadap Pernyataan Menag
Kritik Menag Yaqut, Muhaimin Disentil PBNU
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin merespons edaran Kementerian Agama (Kemenag) yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
Di kampung, kata dia, selain menjadi syiar agama, toa alias sepiker masjid atau musala bisa menjadi hiburan. Dia pun meminta agar aturan soal pengeras suara segera dicabut.
“Di semua kampung toa malah jadi hiburan, selain syiar agama. Cabut aja aturan-aturan yang enggak perlu,” kata Cak Imin dalam cuitan twitter, Kamis (24/2/2022).
Ia juga berpendapat bahwa keberadaan toa di masjid dan musala merupakan kearifan lokal setiap wilayah. Karena itu, menurut dia, pemerintah mestinya tak perlu ikut campur.
“Soal toa itu kearifan lokal masing-masing aja, pemerintah tidak usah ngatur-ngatur,” ujarnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
