RUANGPOLITIK.COM-Pigai melihat, kekhawatiran Jokowi ini erat kaitannya dengan wacana penundaan pemilihan umum yang sejatinya digelar tahun 2024 namun dimundurkan dua tahun.
Kekhawatiran Presiden Joko Widodo melihat percakapan Whatsapp Grup (WAG) aparat TNI-Polri dianggap terlalu berlebihan. Sebab, sudah banyak hak personel TNI-Polri yang dibatasi salah satunya ialah berbicara bebas di ruang publik.
Jokowi, kata Pigai takut apabila disiplin TNI-Polri yang tercermin dari WAG itu bisa berdampak kepada kudeta.
“Apakah Joko Widodo takut dikudeta jika diperpanjang tanpa Pilpres. Presiden RI hasil Pilpres maka mesti by Pilpres. Rakyat mungkin terpaksa akan bersama TNI-Polri, itulah analisa saya,” papar Pigai.
Dalam WAG itu, Jokowi menemukan adanya ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Berita Terkait:
Ketua DPP PPP: Amandemen UUD 1945 Bisa Saja Terjadi
PKP Nilai Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Realistis
Wacana Tunda Pemilu, Pengamat: PDIP Kunci Penentu
Usulan Tunda Pemilu, KPU: Harus Lewat Amandemen UUD 1945
“Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” tegas Jokowi.
Sebelumnya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kekhawatirannya terhadap percakapan Whatsapp Grup (WAG) TNI-Polri.
Jokowi mengingatkan bahwa kedisiplinan aparat TNI-Polri itu berbeda dengan sipil. Jika dibiarkan, kata Jokowi berpotensi menjadi penyimpangan besar dan hal itu mengakibatkan TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya.
“Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan,” pungkas Pigai.(BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
