RUANGPOLITIK.COM – Buntut dari insiden di Desa Wadas berdampak pada citra Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebutkan, wajar saja jika permintaan maaf Ganjar Pranowo mendapat penolakan dari warga Desa Wadas.
“Penolakan itu wajar, karena substansi persoalan warga setempat adalah menolak tambang di wilayahnya. Mereka ingin lahan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jadi, yang dibutuhkan warga pencabutan Surat Keputusan Gubernur yang menjadikan Desa Wadas wilayah tambang,” kata Jamiluddin, kepada RuPol.com, Kamis (10/02/2022).
Lebih lanjut, ia menilai, adanya aparat hukum bersenjata lengkap, hanya akan memperparah situasi di Desa Wadas.
“Karena itu, tindakan represif yang kemudian ajakan berdialog tidak akan menyelesaikan masalah warga Desa Wadas. Dialog yang akan dilakukan Ganjar tampaknya akan sia-sia,” jelasnya.
Hal itu disebabkan, karena Ganjar sudah kehilangan kredibilitas di mata warga setempat. Ganjar juga sudah tidak di percaya lagi oleh warga.
Baca juga:
Abi Rekso: Duet Ganjar-Erick Terwujud, Pilpres 2024 Selesai
Polemik Pembangunan Bendungan, Pengamat: Ganjar Tak Berpihak Warga Desa Wadas
Duet Ganjar-Puan. Ganjarist: Itu Lucu-lucuan Aja
Dalam komunikasi, kata Jamiluddin, sumber yang tidak dipercaya tidak akan efektif menyampaikan pesan. Karena itu, pendekatan komunikasi apa pun yang akan digunakan Ganjar tidak akan dapat mengubah sikap menolak warga Desa Wadas.
“Jadi, kalaupun akan dilakukan dialog, sebaiknya Ganjar tidak terlibat. Lebih baik dicari tokoh lain yang masih dipercaya warga setempat. Tokoh tersebut masih berpeluang mengatasi persoalan bila masalah utama warga setempat diakomodir. Kalau tidak, tentu sulit untuk menyakinkan warga setempat,” imbuh Jamiluddin. (AFI)
Editor: Bejo. S
(RuPol)
