RUANGPOLITIK.COM – Seorang warga Kota Padang bernama Hardjanto Tutik, menggugat Presiden Jokowi sebesar Rp 60 miliar.
Gugatan tersebut terkait dengan utang pemerintah kepada orang tuanya sebesar Rp 80.300 pada tahun 1950 lalu.
Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Padang itu, mendapatkan penolakan dari pemerintah karena surat utangnya sudah kadaluarsa.
Kuasa Hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa menjelaskan kronologis utang itu, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.
Pada saat itu pemerintah membutuhkan dana darurat, sehingga melalui kebijakan Menteri Keuangan keluarlah surat peminjaman oleh negara, dengan bunga sebesar 3 persen dan aturan-aturan lainnya.
Orang tua Hardjanto yang waktu itu seorang pengusaha, meminjamkan uang sebesar Rp 80.300 yang kepada Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.
Pada bukti surat pinjaman, ada tiga lembar untuk Hardjanto, yakni dengan nomor X 7155505 X 715514 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000 serta fotokopi.
Nilai satu lembar adalah sebesar Rp 10.000. Bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan satu lembar sebesar Rp 1.000 dan pinjaman Pemerintah RI berjumlah 36 lembar.
Bunga pinjaman 3 persen per satu tahun dari pokok pinjaman Rp 80.300 adalah Rp 2.409.
Pinjaman Pemerintah Indonesia terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah mencapai 71 tahun.
Jika bunga konversikan dengan emas 0,633 kg adalah 42,813 kg emas murni.
“Jika nilai sekarang mencapai Rp 60 miliar,” kata Amiziduhu.
Baca juga:
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Pakai APBN Akan Jadi Masalah Baru
Presiden Sentil ASN, Sudah Lama Berada di Zona Nyaman
Gugatan Ditolak Jokowi
Gugatan tersebut mendapat penolakan dari Pemerintahan Presdien Jokowi, karena surat utang yang tersebut sudah kadaluarsa.
Pemerintah melalui kuasa hukumnya Jaksa Agung RI dan dengan delegasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, membenarkan perihal gugatan itu.
“Ya benar, memang ada. Jadi pada persidangan tersebut sudah masuk pada mediasi,” ucap Kasi Perdata Kejati Sumbar Bob Sulitian.
Namun, mediasi di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu (26/1/2022) gagal.
Mediasi oleh hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dan tergugat.
Tergugat Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, dan ikut tergugat DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut.
Dalam jawaban tertulis tergugat Menteri Keuangan melalui 12 orang pengacara itu menyebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 466a/1978, surat obligasi yang telah lewat waktu lima tahun sejak tanggal keputusan pelunasan tanggal 28 November 1978.
“Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena surat obligasi penggugat sebagai mana mestinya tidak dimintakan/ditagihkan pelunasannya paling lambat lima tahun sejak KMK tersebut, maka surat obligasi tersebut jadi daluarsa sehingga proposal permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi,” tulis Didik Hariyanto dan kawan-kawan di jawaban tertulisnya. (YON)
Editor: Bejo. S
(RuPol)
Sebagian artikel tersebut sudah tayang di Kompas.com dengan link: https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/051600078/warga-padang-gugat-jokowi-bayar-utang-pemerintah-rp-60-miliar-tapi-presiden?page=all
