RUANGPOLITIK.COM – Lembaga Charta Politika merilis hasil survey, yang menempatkan Gibran Rakabuming sebagai calon Gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas tertinggi, jauh mengalahkan tokoh-tokoh lainnya.
Namun hasil survey tersebut diragukan oleh PDIP, karena dinilai ada muatan tertentu, karena survey yang dilakukan sejak bulan September 2021 lalu itu, baru dirilis sekarang.
Keanehan hasil survey itu, disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bidang Politik, Abang Baginda Muhammad Mahfuz, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan.
“Ini aneh saja. Survei September 2021, kemudian hasilnya dirilis Januari 2022. Padahal situasi politik sangat dinamis, situasi sekarang sudah jauh berbeda dengan dulu. Ini bisa disebut kebohongan publik,” tulisnya, Sabtu (8/1/2022).
Keganjilan lain yang disorot Ahmad Baginda adalah masuknya nama Walikota Salatiga Yulianto, yang menurutnya tidak dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, namun namanya keluar di survey.
“Bagaimana mungkin namanya muncul di elektabilitas tetapi popularitasnya tidak ada. Logikanya orang dikenal dulu baru dipilih. Ini aneh, ganjil, dan ngawur,” pungkas anggota DPRD Jawa Tengah tersebut.
Baca juga:
Airlangga Tokoh Paling Diinginkan Publik. Golkar: Masyarakat Nilai Hasil Kerja
Lembaga Charta Politika merilis hasil survey elektabilitas calon Gubernur Jawa Tengah, dengan hasil Gibran unggul jauh dari tokoh-tokoh lainnya.
Menurut Charta, jika Pilkada Jawa Tengah dilakukan hari ini, maka yang memilih Gibran mencapai 34,8 persen, kemudian disusul oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj yasin sebesar 9,3 persen dan posisi ketiga Walikota Semarang Hendrar Priadi sebesar 6,9 persen.
Selanjutnya ada nama Rustriningsih, dengan elektabilitas 3,8 persen, Bupati Banyumas Achmad Husein dengan 3,8 persen, dan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, dengan 1,5 persen.
“Pilkada Jateng nanti sepertinya akan menjadi isu nasional lagi kalo lihat hasil survei terbaru. Nama Gibran jauh di atas nama-nama lain termasuk walkot Semarang dan wagub incumbent sekalipun. Akan beda ceritanya kalo di survei Pilkada DKI. Isu politik dinasti potensi jadi beban,” tulis Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam akun twitternya. (YON)
Editor: Bejo. S
(RuPol)
