RUANGPOLITIK — Anggota Komisi IX DPR Alifudin khawatir adanya intervensi kepentingan politik atas peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Jika terjadi intervensi, menurut Alifudin, dampaknya berupa terhambatnya pengembangan vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19.
“Salah salah satu Dewan Pengarah BRIN adalah pimpinan partai politik,” katanya.
Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat ketua umum PDI-P.
Dia mendoakan agar BRIN dan lembaga terkait yang dilebur tidak terikat dengan kepentingan atau intervensi politik belaka.
“Kita semua berharap Covid-19 harus diatasi bersama kita diatasi,” katanya pada keterangan pers, Selasa (4/1/2022).
Baca juga:
Anggaran Pemilu 2024 dan IKN Sudah Dimasukkan dalam APBN 2022
Di sisi lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, pada awal pandemi Covid-19, Eijkman merupakan salah satu lembaga yang mendorong agar dilakukan tes banding atas false negative di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Menurut dia, apabila nalar kritis peneliti diintervensi, nantinya akan menjadi keliru dalam mendapatkan hasil penelitian yang mutakhir, khususnya terkait kasus Covid-19 yang hingga kini belum usai.
Adapun pengelolaan LBM Eijkman diambil alih BRIN pada September 2021.
Dengan demikian, perubahan status dari LBM menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman resmi berlaku pada 28 Desember 2021.
Setelah integrasi Eijkman ke BRIN secara otomatis semua periset yang sebelumnya bekerja di Lembaga Eijkman harus menjalankan aktivitas riset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
Bersamaan dengan itu, muncul polemik bahwa ada kabar ratusan tenaga honorer di Eijkman, baik peneliti maupun bukan, tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan.
Selain itu, hal ini juga dikhawatirkan berdampak pada pengembangan vaksin Merah Putih yang sebelumnya dijalani oleh Lembaga Eijkman.[HER]
Editor: Herman BM
(RuPol)
