RUANGPOLITIK.COM – Wacana reshuffle kabinet yang berhembus, semenjak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam koalisi pemerintah, sampai saat ini belum ada tanda-tandanya.
Presiden Jokowi yang belum lama ini mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang beberapa pos wakil menteri, juga ditengarai akan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, menyebut PAN harus siap menerima apapun yang diputuskan presiden nanti.
Sebab, PAN juga tidak pernah berdarah-darah untuk menangkan Jokowi di Pemilihan Presiden yang lalu.
“Mungkin itu hanya soal waktu saja. Reshuffle kabinet itu kan hak prerogatif presiden, PAN mesti terima juga jika belum dapat jatah menteri,” kata Ujang, kepada ruangpolitik.com, Senin (03/01/2022).
Lebih lanjut, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, banyak faktor yang menghambat belum juga diputuskan tanggal perombakan kabinet Indonesia Maju.
“Itu bisa saja karena ada tarik ulur atau hal lain yang membuat reshuffle diundur-undur. Dan PAN mesti terima saja keputusan presiden,” ujarnya.
Baca juga:
Jokowi Rugi Kalau Tidak Optimalkan Reshuffle Kabinet
Saat disinggung, kalau penyebab tertundanya rushuffle ini karena adanya isu tarik ulur pada pos Menteri Dalam Negeri, yang disebut menjadi incaran partai-partai politik, menurut Ujang itu mungkin menjadi salah satu faktor.
“Mungkin saja itu salah satu faktornya. Sebab, PDIP punya kepentingan terkait Plt-plt kepala daerah yang akan ditentukan oleh Mendagri dan Presiden,” imbuh Ujang.
Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi ruangpolitik.com, Senin malam, enggan menjawab tentang apakah PAN akan mendapat jatah menteri di kabinet Presiden Jokowi mendatang.
“Karena itu, hak prerogratif Presiden,” kata Saleh singkat. (AFI)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
