RUANGPOLITIK.COM-Isu akan adanya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tiba-tiba berhembus kencang beberapa waktu terakhir.
Perpecahan tersebut ditengarai, karena ada sebagian pengurus dan kader yang tidak puas, dengan elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang masih rendah.
Namun hal tersebut mendapatkan bantahan keras dari Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar, John Kenedy Azis.
“Itu hanya isu murahan saja, tidak ada itu. Paling hanya muncul dari orang-orang tidak suka dengan kondisi Partai Golkar yang saat ini kondusif dan tenang. Semua kompak terus kok,” ujar John Kenedy melalui keterangan tertulis kepada RuPol, Kamis (12/5/2022).
Berita Terkait:
Tak Lewat PDIP, Ganjar Dapat Tiket Pilpres 2024 dari Koalisi 4 Partai
John Kenedy: Alhamdulillah, Pembangunan Embarkasi Haji Sumbar Kembali Dilanjutkan
10 Bulan Kosong, Wagub Sumbar Desak Pengisian Wakil Walikota Padang
Hari Ini Mendagri Lantik 5 Pejabat Gubernur, Berikut Profilnya
Menurut Politisi asal Sumatera Barat itu, saat ini Partai Golkar dalam kondisi kondusif dan sedang berjuang untuk kemenangan pada Pemilu 2024.
“Isu-isu sepertinya sengaja dihembuskan untuk mengganggu konsentrasi Golkar menghadapi Pemilu 2024. Saat ini Golkar sudah ‘on the track’, begitu juga dengan Ketum Airlangga sebagai capres. Semua berjalan dengan baik, bahkan ‘hilal’ kemenangan itu sudah nampak,” lanjutnya.
Mengenai elektabilitas Airlangga yang menjadi alasan isu munaslub itu berhembus, John Kenedy menyebut elektabilitas itu tergantung lembaga surveynya.
“Jadi itu hasil survey siapa? Lembaga apa? Ada juga kok hasil survey Ketum yang tinggi, bahkan ada beberapa lembaga menyebut Golkar akan jadi pemenang pemilu, tentunya itu tidak lepas dari elektabilitas dan kinerja ketum juga yang mendorong elektabilitas partai,” terangnya.
Munaslub Harus Sesuai AD/ART Partai
Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Golkar itu, juga menjelaskan bahwa pelaksanaan munaslub pada partai itu tidak cukup hanya dengan alasan-alasan yang tidak berdasar.
“Munaslub itu harus sesuai AD/ART, ada syarat-syarat yang mengaturnya. Tidak bisa hanya dengan asumsi dan pendapat segelintir orang. Apalagi dengan alasan-alasan yang tidak berdasar,” papar John Kenedy lagi.
Lanjut John, munaslun itu hanya bisa terlaksana jika ketua umum berhalangan tetap atau melanggar AD/ART partai.
Pada saat ini, tidak satupun alasan yang kuat untuk pelaksanaan munaslub tersebut.
“Ketum tidak ada halangan, masih bekerja, bahkan berprestasi baik sebagai ketua partai maupun sebagai pembantu presiden. Golkar sangat kondusif, pengurus dan kader bersemangat. Apalagi coba?” tanya John.
Namun jika memang ada suara-suara yang menginginkan adanya munaslub, John juga meminta untuk membicarakan dulu semua masalah di internal partai.
“Kalau ada yang merasa suaranya tidak didengar atau rasa kurang puas, harusnya kita bicarakan dulu pada internal partai. Jangan sedikit-sedikit munaslub atau berbicara di luar, sehingga terkesan Golkar lagi pecah. Kan itu tidak bagus, ini partai kita bersama juga kok,” imbuhnya.
John Kenedy juga berharap semua gonjang ganjing pada Golkar ini, akan membuat Golkar lebih kuat dan siap menghadapi Pemilu 2024. (ASY)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
