JAKARTA, Rupol – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto menanggapi rencana Pemerintah dalam percepatan transisi dari kendaraan bermotor roda dua berbahan bakar fosil/bensin ke ekosistem motor listrik.
Menurut Sofwan, gagasan dan keputusan Pemerintah tersebut sebaiknya didukung dengan perencanaan yang matang.
“Setiap perubahan yang tidak didukung dengan perencanaan yang matang dan bersifat antisipatif terhadap dampak turunannya, justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” kata Sofwan, dikutip pada Rabu (19/8/2026).
Di mata politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI ini, percepatan transisi dari kendaraan BBM ke kendaraan sepeda motor listrik, punya konsekuensi dan proses adaptasi yang tidak sederhana.
“Yang jelas, ekosistem otomotif akan ikut berubah mulai dari perbengkelan, mekanik, suku cadang, hingga para pengemudi ojol, yang kesemuanya itu harus beradaptasi,” jelas Sofwan.
“Apakah beban biaya transisi yang harus ditanggung para pengemudi ojol sudah dihitung dengan cermat? Juga kesiapan infrastruktur dan daya listrik, khususnya di luar Jawa dan wilayah 3T, sudah dibuat rencana aksinya atau belum?” tanya Sofwan retoris.
Lalu apa saran legislator PDI Perjuangan terhadap rencana pemerintah tersebut? “Satu, infrastruktur pengisian daya kendaraan/motor listrik harus merata hingga ke daerah 3T, terutama di luar pulau Jawa,” tegas Sofwan.
Termasuk di antaranya, pemerataan infrastruktur penunjang seperti Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) melalui percepatan penugasan ke PLN dan kemitraan swasta.
“Sistem swap baterai dinilai paling efisien bagi pengguna sepeda motor dibanding pengisian daya konvensional yang memakan waktu lama,” lanjut legislator PDI Perjuangan ini.
Intinya, regulasi yang akan dibuat harus disusun berdasarkan peta jalan infrastruktur EV (electric vehicle), yang terukur dan tahapan implementasi yang jelas, tambah Sofwan.
