JAKARTA, RUPOL – Anggota Komisi XI DPR Rio Alexander Jeremia Dondokambey menyoroti alokasi Dana Desa turun imbas kehadiran Koperasi Merah Putih. Peran desa dalam pembangunan dan pembinaan dikhawatirkan menurun.
Hal itu disampaikan Rio saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Rapat Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun 2025-2026.
Menurut dia, penurunan alokasi dana desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat, terutama di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
“Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program kooperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat,” kata Rio di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah menyiapkan antisipasi terkait situasi tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan penguatan kompetensi usaha.
“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” ujar Rio.
Di sisi lain, dia juga menyoroti potensi defisit anggaran. Pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan yang aman.
Dia juga menyinggung soal pemerintah yang mengucurkan pembiayaan untuk investasi sebesar Rp 203,1 triliun dalam RAPBN 2026. Menurut dia, harus ada tolak ukur dalam pembiayaan investasi tersebut.
“Investasi dengan alokasi anggaran mencapai Rp203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur,” ucap Rio.
