RUANGPOLITIK.COM — Riza Falepi sebagai Mantan Wali Kota Payakumbuh, yang juga kebetulan juga Alumnis Elektro ITB tentu sangat paham dengan persoal IT. Ia pun angkat bicara terkait persoalan IT di Pemko Payakumbuh yang akhir-akhir ini bermasalah.
Menurut Riza Persoalan IT di setiap pemko di indonesia setidaknya ada dua hal yang krusial. Pertama persoalan biaya dan kedua persoalan profesionalisme.
Riza menjelaskan ada pemda yang memiliki anggaran banyak dengan anggaran IT cukup besar dan biasanya di atas 10M, tentu mudah baginya bercerita bahwa pelayanannya bagus dan mendapat penghargaan ini dan itu.
Namun Indonesia yang memiliki anggaran besar pemdanya tidak banyak, kebanyakan anggaran kecil seperti halnya Payakumbuh.
Anggaran IT pemko Payakumbuh selalu di bawah Rp5M, untuk ukuran IT termasuk kecil, sehingga untuk membangunnya perlu bertahap, seperti jaringan internet, server, jaringan dari server dan data center ke kecamatan dan kelurahan dan sekolah, jaringan fiber optik dan radio internet, serta cctv yang semua dibangun bertahap.
Termasuk software dan hardware yg terkait pelayanan di tiap dinas seperti layanan perizinan, billing PDAM, rumah sakit, sumber daya manusia, keuangan, perencanaan dan lain-lain.
“Semua membutuhkan kemampuan pengembangan yang serius dan kemampuan koordinasi yang layak. Semua ini saya bangun bertahap selama 10 tahun dan membutuhkan kemampuan agak tinggi karena kalau pakai biaya yang dikontrakkan ke orang lain tidak akan cukup, akhirnya kita bangun sendiri kebanyakan software, jaringan dan sistemnya,” papar Riza, Selasa (7/5).
“Kebetulan saya lama di ITB membangun jaringan dulunya dan mengerti IT. Jadi sebuah sistem seharga lebih dari Rp150M bisa kita bangun dengan anggaran di bawah Rp5M per tahun sudah sangat baik sebagai sebuah prestasi,” lanjut Riza.
Riza mengatakan sebagai gambaran server dan data center milik pemko payakumbuh hanya berharga Rp300juta, bandingkan dengan Bandung yang berharga Rp15 Miliar yang dibangun di zaman Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung.
Demikian juga jaringan fiber optik untuk menghubungkan dari kantor balaikota ke kantor-kantor lain sampai kelurahan juga sudah tersedia sebagian besar. Tidak semua orang bisa membangun kapasits seperti itu dengan duit terbatas.
“Belum lama ini kita dengar tiba tiba jaringan internet dan layanan IT pemko Payakumbuh down. Ketika saya tanya yang berobah cuman sumber internetnya diganti dengan penyedia layanan yang tidak kita ketahui kemampuannya,” jelas Riza.
“Sebelumnya dilayani telkom dan saya juga minta back up juga dengan buat langganan satu lagi ke icon+. Entah jadi back up nya atau tidak saya udah nggak tahu,” sambungnya.
Riza mengingatkan bahwa semua sistem IT tanpa internet sama halnya seperti mobil mercy tanpa bensin, percuma dan tidak berharga dengan apa yang dibangun.
“Sebelumnya penyedia internet adalah Telkom yang kemudian diganti oleh sumber lain. seperti yang sebelumnya kami sebut,” ujarnya.
Riza menjelaskan internet itu ada standar pelayanannya kalau ingin membeli bandwidth internet. Ada service levelnya atau lebih tepatnya service level agreement (SLA) yang di antaranya dalam setahun hanya boleh mati sekitar 6-9 jam.
Sementara sambungan internet di Pemko sudah mati berapa bulan? Masih banyak lagi SLA yang bisa diukur karena bisa saja katanya sekian Mbps padahal di sana rawan titik korupsi kalau ndak diukur.
Modus korupsi yang paling jelas adalah tawaran sekian MBps atau GBps dengan harga x rupiah tapi karena ini bukan barang yang nampak, diberi sedikit GBps juga nggak ada yang protes sehingga bisa jadi cuman setengah dari service bandwidth yang diberikan dan sisanya dibagi sebagai fee ke ordal.
“Kami bukan menuduh tapi jual internet modul inilah yang sering dipakai.
Jadi kalau seandainya kejadian ini ketika ditanya DPRD kenapa IT sekarang nggak jalan atau rusak, yang disalahkan orang sebelumnya termasuk kami, maka kami tantang kepala daerah yang bicara silahkan kalau ada yang bisa bangun seperti IT payakumbuh dengan harga yang sangat murah seperti itu?,” jelasnya.
“Selama kami menjabat tidak ada masalah besar karena kami menjalani dengan jujur dan secara teknis para vendor dan penyedia internet nggak ada yang berani main main dengan kami karena secara teknis atau profesional kami mengerti,” sambungnya.
Sekarang semua itu hancur. Sekedar menjalankan tugas banyak pegawai memaki paket internet telkomsel yang mereka bayar sendiri agar urusan lancar, padahal itu harusnya tugas penyedia internet yg pemko payakumbuh.
“Kasihan dibiarkan pegawai seperti itu, udahlah gaji kecil harus beli paket untuk kerja sendiri, itupun dijalani hanya sebagian kecil yang bisa dikerjakan yang bersifat darurat karena servernya dah kolaps,” pungkas Riza.
Sementara itu PJ Payakumbuh Jazman Rizal hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
