RUANGPOLITIK.COM – Wacana penghapusan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, mendapat penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Penolakan tersebut dikemukan oleh politisi PDIP, Deddy Yefri Hanteru Sitorus yang menganggap Demokrasi Indonesia bisa jadi liberal dan gaduh.
“Tidak bisa serta merta,” ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senin (13/12/2021)
“Kan negara kita ini negara demokrasi gotong royong, kalau dengan nol persen itu demokrasi liberal, murni. Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Bener enggak bahwa dengan nol persen serta merta tidak ada mahar?,” sambungnya.
Selain itu, menurut Deddy Sitorus dengan diberlakukannya PT 0% akan sangat berpotensi membuat pemilu menjadi gaduh.
Baca juga:
Mantan Panglima TNI ikut Gugat PT 0%. Gatot: Suara Mayoritas Masyarakat
Pendukung Ganjar dan Anies Harus Gugat PT 0% ke MK
PT 0% Menggema, Sejumlah Partai dan Tokoh Mulai Mendukung
Refly Harun: PDIP Terlalu Lebay
Penolakan PT 0% yang dilontarkan politisi PDIP itu mendapatkan tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang mengatakan ketakutan PDIP tentang demokrasi menjadi liberal terlalu berlebihan.
“Terlalu lebay kalau mengatakan, ‘Wah nanti politik kita liberal, 0 persen tidak menjamin’. Memang tidak ada jaminan, tapi paling tidak instrumen ini jauh lebih baik,” ujar Refly yang dikutip dari video di kanal Youtubenya, Rabu (15/12/2021)
“In general, 0 persen jauh lebih baik dibandingkan 20 persen, 25 persen, tapi bukan berarti mutlak. Karena itu, kita menggunakan prinsip-prinsipnya. Karena prinsip demokrasi tu membuka fair competition,” tutupnya.
Editor: Bejo Sumaryono
(RuPol)
