RUANGPOLITIK.COM — Wakil Ketua umum (Waketum) I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Perindo Manik Marganamahendra menyatakan prihatin terhadap kasus yang dialami
aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pelaporan Juru bicara (Jubir) Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud MD Aiman Witjaksono ke kepolisian serta intimidasi Ketua BEM UI.
Ia menyatakan menolak segala bentuk represi, pembungkaman, serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
Manik menegaskan Pemuda Perindo akan aktif mengawal ketiga kasus represi tersebut dalam berbagai bentuk dan upaya pengawalan.
Tiga kasus yang diduga telah terjadi peristiwa kriminalisasi yakni pengakuan Ketua BEM UI yang mengatakan keluarganya kerap mendapat intimidasi setelah mengkritik putusan MK.
Kemudian, kriminalisasi aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta pelaporan Juru bicara (Jubir) Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud MD Aiman Witjaksono ke kepolisian.
“Kami menuntut pemerintah, baik itu ASN, TNI/Polri, hingga penyelenggara pemilu untuk bersikap netral, tidak berpihak pada kepentingan manapun selain kepada hukum dan undang-undang, serta menindak tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak bersikap netral dalam mengemban jabatannya di institusi pemerintah,” Kata Manik Marganamahendra di Jakarta, Rabu (15/11).
Manik menyatakan keprihatinannya terhadap beberapa kasus represi terhadap kebebasan berpendapat yang tengah bergulir saat ini.
Di antaranya intimidasi terhadap Ketua BEM UI, kriminalisasi aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta pelaporan Juru bicara (Jubir) Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud MD Aiman Witjaksono ke kepolisian.
“Ketiga kasus represi terhadap kebebasan berpendapat ini terjadi amat berdekatan, sehingga menunjukkan adanya upaya membatasi kebebasan berpendapat warga negara, termasuk untuk menyampaikan kritik terhadap negara,” ujar Manik.
ketiga kasus tersebut, kata Manik, dapat dikategorikan sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
SLAPP, kata Manik, merupakan upaya untuk menghentikan warga negara dalam menggunakan hak politik mereka berdasarkan literatur Pring, 1989.
“SLAPP bertujuan untuk mengintimidasi hingga memperlemah upaya perlawanan warga negara yang kritis pada persoalan publik dengan memberikan efek berupa kerugian finansial dan efek trauma psikologis,” ucapnya.
Manik pun mewanti-wanti, mendekati tahun politik, yaitu Pemilihan Umum 2024, sudah seharusnya demokrasi dijalankan secara penuh, tidak hanya dalam konteks elektoral, melainkan juga demokrasi substantif, di mana salah satunya meliputi kebebasan berpendapat.
“Negara beserta aparaturnya seharusnya menjadi organ yang melindungi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, bukannya membatasi, apalagi merepresi,” kata Manik.(Syf)
Editor: Syafri
(Rupol)
