Dalam belanja non-K/L pemerintah turut menjalankan pemberian subsidi dan kompensasi. Program pengelolaan subsidi dalam APBN 2024 sebesar Rp 285,9 triliun terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 96,86 triliun.
RUANGPOLITIK.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan pembayaran uang pensiunan aparatur sipil negara (ASN) turut memengaruhi realisasi belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, khususnya yang terkait dengan belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L).
Belanja non-K/L yang disepakati sebesar Rp 1.376,7 triliun meningkat Rp 16,7 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2024 yang sebesar Rp 1.359,91 triliun.
“Terutama untuk pembayaran pensiun yang mengalami kenaikan 12%, untuk mengikuti perubahan dari biaya hidup selama 3 tahun ini. Sejak pandemi Covid-19, kita belum pernah melakukan perubahan terhadap manfaat pensiun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di gedung DPR pada Selasa (19/9/2023).
Dalam belanja non-K/L pemerintah turut menjalankan pemberian subsidi dan kompensasi. Program pengelolaan subsidi dalam APBN 2024 sebesar Rp 285,9 triliun terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 96,86 triliun.
“Dalam belanja non-K/L pemberian subsidi dan kompensasi terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat dan hari ini kita mendengar dari panja ada kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi karena perubahan harga minyak di asumsi (makro RAPBN 2024),” kata Sri Mulyani.
Sementara itu belanja pemerintah pusat melalui K/L sebesar Rp 1.980,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran ini digunakan untuk untuk mendanai berbagai program-program nasional yang penting dari mulai pemilu 2024, penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN pusat, TNI/Polri sebesar 8% dan penggunaan produksi dalam negeri dalam pelaksanaan belanja K/L.
“Bantuan sosial harus makin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah,” pungkas Sri Mulyani.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
