Menurut Sri Mulyani, kepastian hukum dan juga suasana geopolitik serta pertahanan keamanan menjadi sangat penting, apalagi tahun depan merupakan tahun pemilu.
RUANGPOLITIK.COM —Untuk menghadapi Pemilu 2024, pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk bidang hukum dan pertahanan keamanan. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran untuk bidang tersebut pada 2024 sebesar Rp 324,1 triliun.
Angka tersebut meningkat 2,3% dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 316,9 triliun.
Menurut Sri Mulyani, kepastian hukum dan juga suasana geopolitik serta pertahanan keamanan menjadi sangat penting, apalagi tahun depan merupakan tahun pemilu.
“Berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian, untuk meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia, ini terus kita dukung dengan alokasi anggaran Rp 324,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sri Mulyani mengungkapkan, sejak 2021 hingga sekarang anggaran di bidang hukum dan pertahanan keamanan selalu di atas angka Rp 300 triliun. Anggaran ini termasuk juga untuk mendukung pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan pengadaan kendaraan tempur, serta pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli.
“Tentu juga untuk mendukung Pemilu 2024 terutama untuk pengamanan oleh kepolisian,” kata Sri Mulyani.
Sebagai perbandingan, anggaran untuk bidang hukum dan pertahanan keamanan pada 2014 sebesar Rp 124,3 triliun, 2015 Rp 143 triliun, 2016 Rp 209,4 triliun, 2017 Rp 229,9 triliun, 2018 Rp 243,8 triliun, 2019 Rp 251,4 triliun, 2020 Rp 259,2 triliun, 2021 Rp 303,8 triliun, 2022 Rp 311,3 triliun, dan 2023 Rp 316,9 triliun.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
