RUANGPOLITIK.COM – Agenda Muktamar Nahdatul Ulama ke-34 di Lampung 23-25 Desemeber mendatang, salah satunya akan ada pembahasan yang bersifat kritik ke pemerintah.
Hal itu disebutkan Ketua PBNU, Marsudi Syuhud pada kesempatan diskusi yang bertajuk Panas Muktamar NU Dalam Persimpangan Jalan Menuju 2024.
“NU, Muktamar, punya agendanya sendiri, bukan agendanya pemerintah. Karena muktamar bisa saja mengkritisi pemerintah. Mengkritisi itu artinya untuk membangun,” kata Marsudi di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (12/12/2021)
Pernyataan tersebut disampaikan Marsudi saat menanggapi adanya permintaan dari Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj yang meminta Jokowi (pemerintah) untuk netral dalam Muktamar nanti.
“Maksud Kyai Said itu, pemerintah. Kalau dicampuri tangan, nah, nanti, ‘ini jangan dibahas’, kan, misalnya kayak gitu, kan. Dari dulu, misalnya, muktamar untuk mengkritisi pemerintah itu artinya untuk membangun,” kata Waketum MUI itu lagi.
Baca juga:
Muktamar NU Mulai Memanas, Saling Klaim Dukungan Terjadi
Siaran Pers NU Tentang Pelaksanaan Muktamar NU pada 23-25 Desember 2021
Yaqut Dukung Kakaknya Pada Muktamar NU ke-34 di Lampung
Marsudi juga menyampaikan, NU sudah biasa menyampaikan kritik terhadap Pemerintah saat agenda Muktamar NU digelar.
“Dari dulu. Misalnya, muktamar untuk mengkritisi pemerintah itu artinya untuk membangun. Mana yang terbaik untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Tentang UU Pertanahan, begitu juga UU Perpajakan,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam suatu kesempatan di Bulan November lalu, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj sempat melontarkan permintaannya kepada Presiden Jokowi agar tidak ikut campur dalam Muktamar NU.
“Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral,” kata Said Aqil, seperti dikutip dari detik.com (11/12/2021) lalu.
“Kalau pemerintahan, kementerian, ikut campur dalam persoalan mobilisasi massa, wah rusak, mobilisasi suara, rusak ini,” kata Ketua Umum PBNU duaperiode tersebut.
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
