RUANGPOLITIK.COM — Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membuat pemerintah jengah dengan para mafia yang memperjual-belikan manusia demi keuntunhan pribadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih tegas dan produktif dalam menangani (TPPO).
”Sekarang pesannya, mohon aparat polri terus lebih tegas dan produktif (dalam menangani kasus TPPO),” kata Mahfud saat mengunjungi Kantor BP2MI, pada Senin, 19 Juni 2023.
Mahfud juga meminta pada setiap instansi dan institusi terkait untuk bersinergi dalam menangani kasus TPPO, yang makin marak di Indonesia. Menurutnya, dia sendiri siap menjadi tameng bagi negara untuk memberantas para mafia TPPO.
Dia juga menegur keras para oknum-oknum, baik yang bekerja di pemerintahan atau pun yang bekerja di kepolisian untuk tidak membekingi kasus TPPO, dan membuat kasus ini kusut.
”Presiden menyatakan tidak boleh ada beking-bekingan. Karena kan yang dikeluhkan BP2MI, Pak Benny, ‘pak ini dibekingi pak’, kemudian Presiden mengatakan tidak ada beking-bekingan dalam pemberantasan TPPO. Bekingan terhadap tindakan (pemberantasan TPPO) ini adalah presiden sendiri,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam RI itu juga dengan tegas akan menindak setiap oknum, baik dalam kepolisian atau pun di pemerintahan, jika terlibat dan menghambat pemberantasan perdagangan orang ini. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
