Area tersebut diketahui berfungsi sebagai tempat pedagang grosir membeli sayuran dari mereka.
RUANGPOLITIK.COM —Otoritas keamanan Malaysia baru-baru ini menemukan adanya perkampungan ilegal di Pulau Meranti, Puchong, yang didiami oleh sejumlah warga negara Indonesia (WNI).
Dalam pernyataannya, Departemen Imigrasi Malaysia mengungkapkan bahwa sekelompok imigran menjadikan sebagian besar perkampungan ilegal tersebut sebagai perkebunan sayur.
Di lain pihak, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, menjelaskan bahwa kelompok tersebut telah memanfaatkan lahan seluas 1,6 hektar atau sekitar 16.000 meter persegi sebagai area pengumpulan sayuran.
Area tersebut diketahui berfungsi sebagai tempat pedagang grosir membeli sayuran dari mereka.
Selama penggerebekan, petugas menemukan bahwa perkampungan ilegal tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti surau atau tempat ibadah, sistem drainase, serta perpipaan yang lengkap untuk pengairan pertanian sayuran.
Jusoh juga menyampaikan bahwa penduduk yang tinggal di perkampungan tersebut memiliki genset untuk memasok listrik dan kolam resapan air.
Selain itu, dia menyebut bahwa perkampungan ilegal tersebut tidak hanya diduduki dan dikelola oleh warga Indonesia, tetapi juga terdapat penduduk Bangladesh di dalamnya.
Jusoh mengungkapkan bahwa sebanyak 22 orang, terdiri dari WNI dan warga Bangladesh dengan rentang usia antara 20 hingga 50 tahun, telah ditahan selama penggerebekan di daerah tersebut pada Kamis dini hari sekitar pukul 1.30 waktu setempat.
Selanjutnya, kata dia, kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(1)(c) dan Pasal 15(4) Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63.
“Departemen Imigrasi akan terus melakukan operasi untuk melacak, menangkap, mengadili, dan mendeportasi orang asing yang melanggar hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, serta UU Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran 2007,” ujarnya dilansir RuPol dari Kantor Berita Bernama, pada Sabtu, 10 Juni 2023.
Sebelumnya, pada Februari 2023, Pemerintah Malaysia juga menemukan perkampungan ilegal WNI yang berada di wilayah Negeri Sembilan.
Dalam penggebrakan tersebut 67 WNI ditangkap dan ditahan karena tidak memiliki dokumen identitas yang resmi.
Tindakan tegas juga akan diambil terhadap warga Malaysia yang melanggar hukum imigrasi dengan memberikan tempat tinggal kepada imigran ilegal sesuai dengan ketentuan Bagian 55E Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
