RUANGPOLITIK.COM-Partai Demokrat merasa prihatinan terkait rencana deklarasi usulan Jokowi tiga periode yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Apdesi.
Sebab, saat ini rakyat sedang susah akibat dampak pandemi Covid-19, namun segelintir elit mulai dari menteri sampai ke jajaran ketua umum parpol pendukung pemerintah malah sibuk memikirkan cara melanggengkan kekuasaan.
“Bahkan, upaya membawa-bawa hasil survei dan big data yang tidak jelas asal usul dan metodologinya, penolakan dari masyarakat semakin deras,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Berita Terkait:
Usai Lebaran, Ribuan Kepala Desa Siap Deklarasi Jokowi 3 Periode
Minta Jokowi Jabat Tiga Periode, Airlangga Janji Sampaikan Aspirasi
Pengamat Politik Qodari Beberkan Alasan Dukung Wacana Jokowi 3 Periode
Mayoritas Masyarakat Tolak Wacana 3 Periode Jokowi
Bahkan kini, upaya permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan ini kembali diorkestrasi oleh oligarki elit untuk disuarakan seolah-olah aspirasi dari bawah.
“Beberapa pengurus Asosiasi Kepala Desa dan kepala desa didorong-dorong untuk menyuarakan usulan tiga periode,” ujarnya.
“Kasihan ini kepala desa yang seharusnya fokus pada upaya pembangunan di desanya, malah didorong-dorong untuk masuk ranah politik, apalagi kalau ternyata dibarter dengan pencairan dana untuk desanya. Nanti bisa memicu konflik horizontal di desanya masing-masing,” tambah Herzaky.
Atas aksi tersebut masyarakat yang tidak sependapat dengan para kepala desanya, bisa melakukan perlawanan, dan memunculkan konflik baru di grass root.
“Kasihan ini Pak Jokowi kalau situasi seperti ini terus terjadi. Harusnya punya legacy yang baik, mewariskan demokrasi yang semakin matang di Indonesia,” ucapnya.
“Tapi, akibat ambisi dan kelakuan segelintir elit di sekelilingnya, malah nantinya bisa dikenang sebagai pemimpin yang membelah negeri yang dianggap merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi demi ambisi segelintir elit,” tutur Herzaky
Seharusnya, kata Herzaky, Presiden Joko Widodo memelihara praktek kenegaraan yang baik seperti halnya tahun 2014, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan transisi kepemimpinan nasional di negeri ini untuk pertama kalinya dengan damai dan mulus.
“Tolong hentikan upaya-upaya manipulasi suara rakyat seperti ini. Fokus saja pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rakyat banyak yang masih kesulitan akibat pandemi,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
