Dalam kesempatan yang sama, dia menyarankan agar Jokowi, sebagai kepala negara, bisa netral. Dia menilai, eks Gubernur DKI Jakarta itu mesti menjaga iklim demokrasi.
RUANGPOLITIK.COM —Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut akan ikut campur dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mendapat sorotan. Pelbagai pihak mengomentari pernyataan itu, salah satunya politisi Partai Demokrat, Benny K Harman.
“Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe,” katanya di Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2022.
Dalam kesempatan yang sama, dia menyarankan agar Jokowi, sebagai kepala negara, bisa netral. Dia menilai, eks Gubernur DKI Jakarta itu mesti menjaga iklim demokrasi.
Selain Benny, bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan, buka suara.
Dia meminta agar relawannya menjaga semangat dan soliditas usai Jokowi menyampaikan, bakal cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, talah banyak mendengar kekhawatiran atas pernyataan presiden. Kendati demikian, Anies berharap kekhawatiran tersebut tidak benar.
“Itu adalah kekhawatiran saja. Dan dalam kenyataannya, Pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa.
Pernyataan kepala negara soal cawe-cawe Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media masa dan pegiat media di Istana Merdeka, Jakarta. Pemilik kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, Helmy Yahya, mengungkapkan hal yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut.
“Ya ngobrol saja, ngobrol tentang cawe-cawe pokoknya,” tutur Helmy Yahya di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Komentar Jusuf Kalla
Sementara itu, Jusuf Kalla mengomentari sikap kepala negara menjelang Pilpres 2024. “Kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung,” tutur dia di Jakarta, Selasa.
Eks Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, Jokowi mengetahui batasan dalam melaksanakan demokrasi yang baik. Selain itu, kepala negara juga menurutnya mengetahui pelaksanaan Pemilu yang jujur serta adil.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menilai, Pemerintah menjaga agar aparat tak campur tangan dalam kontestasi politik Pemilu 2024. Menurutnya, posisi aparat cuma wasit.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
