RUANGPOLITIK.COM — Beberapa waktu lalu, surat Gubernur Bali Wayan Koster bertanggal 14 Maret 2023 beredar. Surat dengan nomor T.00.426/11470/SEKRET itu berisikan perihal “Penolakan Tim Israel Bertanding di Bali”.
“Bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional,” begitu kata Gubernur Koster.
Berbagai pihak mempertanyakan surat tersebut sehubungan pada kesempatan sebelumnya, anggota parlemen Israel bebas saja bertandang ke Bali. Terungkap belakangan, penolakan itu ternyata bukan aksi Wayan Koster seorang. Ia adalah juga sikap partai.
Pimpinan parpol itu, Megawati Soekarnoputri, disebut secara langsung menolak, merujuk pada keterangan Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan, Hamka Haq, pekan lalu. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan sikap Presiden Sukarno yang merupakan ayah Megawati.
“Bung Karno tidak akan mengakui Negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas,” kata Hamka di Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
Penolakan PDIP tersebut berbuntut panjang. Pihak PSSI menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sudah menjatuhkan pembatalan drawing atau pengundian Piala Dunia U-20. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengatakan, PSSI telah mendapatkan informasi itu dari FIFA pada Sabtu (25/3) pagi.
“Mereka telah memutuskan membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Bali yang rencananya dilakukan pada 31 Maret 2023,” ujar anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga saat jumpa pers di kantor PSSI, Jakarta, Ahad (26/3).
Arya memperkirakan pembatalan drawing ini salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster.
“Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali (Wayan Koster) yang menolak Tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta,” ujarnya.
Arya menilai hal ini sangat kontradiktif mengingat Koster sudah meneken Government Guarantee untuk menjadi salah satu tempat penyelenggaraan pelaksanaan Piala Dunia U-20, termasuk di dalamnya drawing Piala Dunia U-20. “Pihak FIFA belum memberikan informasi mengenai waktu dan lokasi penyelenggaraan drawing Piala Dunia-20,” ucap Arya.
PSSI, lanjut Arya, mengerti sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Oleh karena itu, sambung Arya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri dan kepada Kemenpora sebagai penanggung jawab pelaksana di Indonesia.
“Ketua umum PSSI juga akan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama untuk mencari solusi untuk semua ini, baik secara diplomasi dan politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai,” lanjut Arya.
Presiden Joko Widodo sampai saat ini sedianya juga masih kader PDI Perjuangan.
Arya menyebut kelanjutan penyelenggaraan Piala Dunia U-20, termasuk inspeksi teknis lapangan-lapangan di Indonesia, tetap dilakukan oleh FIFA.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia dan PSSI akibat adanya permasalahan yang terjadi sehubungan dengan proses penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia,” kata Arya.
Arya mengungkapkan, PSSI akan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keputusan FIFA tersebut. “Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepak bola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepak bola Indonesia dari dunia,” ujar dia.
Sementara itu, pemilihan lokasi drawing lain juga tak kurang bermasalah. Sejauh ini, selain Bali, penolakan juga disampaikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menekankan bahwa penolakan sudah menjadi sikap partai. “Ya, itu betul sikap resmi partai dan kami minta kepada Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar bisa melakukan penolakan terkait hal tersebut,” kata Gembong saat dihubungi Republika, Ahad (26/3).
Kemudian, ia melanjutkan alasan penolakan ini salah satunya karena sikap Israel yang selalu menindas Palestina. Ia mengatakan tidak sepaham dengan sikap Israel tersebut. “Karena bagi kami fraksi PDIP beranggapan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Namun, yang dilakukan oleh Israel ke Palestina tidak sepaham dengan kami,” kata dia.
Saat ditanyakan apakah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah mengetahui penolakan ini atau belum, ia mengaku belum paham. “Kami tidak mengetahui, ya. Kami hanya meminta kepada Pemprov DKI koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penolakan tersebut. Kalau nantinya Pemprov DKI tetap menerima, nanti kami akan menyikapi lebih lanjut,” kata dia.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya juga menolak timnas Israel U-20 bermain di Indonesia. Ia pun meminta panitia untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia.
Terkait komitmennya menolak timnas Israel, Gubernur menyampaikan sudah berkomunikasi dengan PSSI maupun dengan sejumlah menteri terkait. Menurut dia, penyelenggaraan Piala Dunia U-20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Ia menekankan, kemerdekaan Palestina juga merupakan amanat Presiden Sukarno. “Maka, sebagai kader PDIP, saya akan memegang teguh amanat untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina tersebut,” ungkapnya di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/3).
Siapa pun, lanjutnya, sudah tahu tentang komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok maupun dalam forum internasional lainnya.
Ganjar menambahkan, sebagai gubernur, ia juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia juga mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak untuk mengakui keberadaan bangsa dan kemerdekaan negara Palestina.
Karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina merdeka. “Artinya, saya juga mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia,” kata dia.
Pengamat sepak bola M Kusnaeni menilai pembatalan drawing Piala Dunia FIFA U-20 berpotensi memunculkan sanksi lebih berat yang akan didapat Indonesia dibanding pada 2016 silam. Jika saat itu FIFA membekukankeanggotaan PSSI gara-gara intervensi pemerintah RI, maka kali ini akan lebih berat dan pelik karena berkaitan dengan Piala Dunia U-20.
“Pembatalan drawing merupakan awal. Jika kita sampai gagal melaksanakan event FIFA U-20 tersebut Indonesia dianggap menodai kepercayaan yang diberikan FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola internasional tersebut dirugikan secara material dan immaterial, karena pelaksaan event mereka kacau balau,” ujar Kusnaeni di Jakarta, Ahad (26/3).
Jika terkena sanksi, para pemain terbaik negeri ini kehilangan kesempatan bersaing di pentas internasional. Pada periode 2015-2016 Indonesia pernah merasakan pahitnya sanksi dari FIFA, dikucilkan dari pentas internasional. Gara-gara dilarang berkiprah di ajang resmi, ranking Indonesia melorot drastis.
Di level domestik pun kompetisi kian sulit mendapatkan sponsor kakap. Perusahaan kakap berfikir ulang mau berinvestasi ke klub maupun PSSI. Ujungnya jika kondisi makin parah, pelaksanaan kompetisi akan tersendat karena masalah dana.
“Jangan sampai hal itu terjadi. Mimpi buruk buat sepak bola kita. Jangan bermain-main dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan FIFA,” tutur Kusnaeni. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
