RUANGPOLITIK.COM-Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, wacana penundaan masih bergulir sampai Pemilu benar-benar dilakukan di 2024, dalam dinamika politik penolakan masih bersifat sementara. Meskipun menolak wacana pemilu menguntungkan dari sisi elektabilitas Parpol karena bisa mendulang simpati publik.
“Meskipun suara PDIP dan Gerindra ini menjadi kunci, jika kelompok ini konsisten menolak, maka wacana menunda Pemilu akan layu dengan sendirinya, tetapi bagi yang mewacanakan, mereka tetap potensial dihindari pemilih,” papar Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kepada RuPol, Kamis (3/3/2022).
Dedi mencermati, perihal penundaan pemilu sebenarnya bergantung pada orientasinya, jika penundaan ini digerakkan oleh kekuasaan, dimana Presiden memang menginginkan, maka akan terjadi langkah lobi-lobi politik, termasuk negoisasi ulang di antara mereka.
Berita Terkait:
Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Akan Deklarasi Capres Tahun Ini
Gerindra Tepis Isu Tersebar Surat Edaran di Internal Partai
Wacana Pemilu Diundur, Sufmi Dasco: Gerindra Akan Bersikap
Sentil Tajam TNI-Polri soal IKN, Jokowi Gelisah?…
“Tetapi jika sebatas wacana dari Parpol, langkah maju akan terhenti begitu kalah suara,” jelas Dedi.
selain itu, jika memang ada andil istana, maka ada agenda besar yang menyangkut dg kekuasaan, semisal ambisi memindah ibu kota baru, di mana memerlukan anggaran besar, dengan itu perlu waktu tambahan agar kekuasaan tetap digenggam.
“Asumsi ini keliru, karena menunda pemilu tidak lantas masa jabatan preaiden bertambah,” imbuhnya.
Jabatan Presiden tetap harus terhenti di 2024, jika ada kondisi darurat tidak dapat menjalankan fungsi presiden karena konstitusi, maka kekuasaan diambil alih oleh pejabat transisi, triumvirat yang terdiri dari Menhan, Mendagri dan Menlu. Sehingga, wacana menunda pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden, kental nuansa politik kekuasaan, menandai lahirnya benih diktatorship.
Sikap penolakan Gerindra menyusul lima partai yang sudah lebih dulu menolak usulan penundaan pemilu 2024.
Kelima partai itu yakni PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Usulan penundaan pemilu 2024, antara lain disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan untuk menjaga perekonomian. Usulan itu kemudian didukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
