RUANGPOLITIK.COM — Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan Rp300 triliun, tetapi mencapai Rp349 triliun.
Mahfud menjelaskan transaksi janggal tersebut adalah dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak luar.
“Ini bukan laporan korupsi tapi TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut Rp300 triliun, setelah diteliti lagi transaksi mencurigakan lebih dari itu, yaitu Rp349 triliun, mencurigakan,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Senin (20/3).
Mahfud meminta semua pihak tak berasumsi Kemenkeu melakukan korupsi hingga Rp300 triliun. Menurutnya, yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bentuk-bentuk dugaan pencucian uang ini seperti kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, sampai kepemilikan aset atas nama orang lain.
“Sekali lagi itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai Kemenkeu, mungkin yang kirim siapa siapa dan itu bukan uang negara,” ujarnya.
Mahfud menyebut Kemenkeu akan melanjutkan semua laporan hasil analisis transaksi dugaan pencucian yang menyangkut pegawai Kemenkeu, seperti di Direktorat Jenderal Pajak.
“Apabila nanti dari laporan pencucian uang ditemukan tindak pidana maka akan ditindaklanjuti proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal,” katanya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya telah mengklarifikasi dugaan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu.
Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu, melainkan kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan lembaganya ke Kementerian Keuangan selaku penyidik tindak pidana asal TPPU.
Kemenkeu juga telah memastikan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD bukan terkait korupsi atau TPPU jajaran pegawai mereka, melainkan kejahatan keuangan di sektor kepabeanan dan perpajakan.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan transaksi tersebut merupakan temuan PPATK yang dilaporkan kepada Kemenkeu selaku salah satu penyidik tindak pidana keuangan.
Mahfud menuturkan bahwa transaksi mencurigakan tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sangat besar karena menyangkut intelijen keuangan dan mungkin dihitungnya hanya dua atau tiga kali. Dia pun memberikan contoh, jika uang tersebut berpindah tangan maka, perputarannya bisa lebih jauh.
“Perputarannya 10 kali, misalnya saya kirim ke Ivan [contoh], Ivan kirim ke sekretarisnya. Itu dihitung sebagai TPPU. Jangan berasumsi Kemenkeu korupsi dan ada dunia luar bersentuhan dengan Kementerian Keuangan,” papar Mahfud, katanya dalam konferensi pers, Senin (20/3/2023).(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
