Karena itu, Nadlifah pun mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mengawasi pemenuhan imunisasi dasar lengkap anak. Sebab, capaian target imunisasi dasar lengkap hanya bisa dilakukan bila ketersediaan vaksin di seluruh wilayah dapat terpenuhi
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus meningkatkan capaian cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023.
Pasalnya, menurut Nadlifah, masih banyak daerah yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap secara baik.
Dirinya kemudian menyebut sejumlah daerah seperti Aceh, Papua Barat, Sumatera Barat, Jakarta dan lainnya, ternyata belum memenuhi target hingga ke atas level 90 persen. Tak ayal, Kemenkes harus segera melakukan pemetaan (mapping) untuk menangani persoalan tersebut secara sistematis.
“Ini kita mendorong pemerintah untuk mapping (pemetaan) kemarin daerah mana yang capaian vaksinasi dasarnya rendah. Sehingga hal tersebut harus di-treatment khusus, sehingga mendapat perhatian ke daerah itu. (Antisipasi) jangan sampai terjadi kayak kejadian luar biasa di Aceh,” kata dia kepada awak media seperti dikutip dari tayangan TV Parlemen, Minggu (26/2/2023) sore.
Karena itu, Nadlifah pun mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mengawasi pemenuhan imunisasi dasar lengkap anak. Sebab, capaian target imunisasi dasar lengkap hanya bisa dilakukan bila ketersediaan vaksin di seluruh wilayah dapat terpenuhi.
“Pemenuhan vaksinasi dasar harus segera dilakukan. Mereka yang tertinggal, biasanya tidak melakukan imunisasi atau tidak adanya ketersediaan (vaksin) imunisasinya sendiri. Saya sendiri sering menerima keluhan masyarakat. Kalau mereka membawa anaknya untuk imunisasi, ini vaksinnya tidak ada,” ujarnya.
Seperti diketahui Dinas Kesehatan provinsi Aceh mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap di daerah tersebut, masih rendah. Kondisi tersebut pun juga terjadi di sejumlah provinsi yang lain.
Meski demikian, Kementerian Kesehatan berhasil mencatatkan kenaikan cakupan imunisasi dasar lengkap nasional pada 2022 menjadi 94,3 persen. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya ada di level 84 persen.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
