RUANGPOLITIK.COM-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, tingginya biaya politik dan pemilihan umum (Pemilu) terjadi akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Karenanya, dia mengusulkan, agar sistem proporsional tertutup diterapkan dalam Pemilu 2024.
Adapun sistem proporsional tertutup adalah satu sistem di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat calon legislatif. Dalam sistem ini, kandidat atau calon legislatif dipersiapkan langsung oleh partai politik.
Berita Terkait :
Wacana Tunda Pemilu 2024, KSP: Sikap Presiden Jokowi Konsisten
Jika Wacana Tunda Pemilu Voting di DPR? Berikut Kekuatannya
Yusril: Tiga Jalan Agar Penundaan Pemilu 2024 Bisa Sah
Dari yang Mendukung Hingga Menolak Penundaan Pemilu 2024
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai,” ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya kepada RuPol, Minggu (27/2/2022).
Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup pernah diterapkan dalam Pemilu 2004. Saat itu, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden disebutnya hanya memakan biaya sebesar sekira Rp 3,7 triliun.
“Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun,” ujar Hasto.
Adapun saat ini, rakyat sebaiknya tak dipusingkan dengan usulan penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah partai politik. Pasalnya, saat ini rakyat tengah disibukkan dengan kenaikan harga minyak goreng dan kedelai.
Bagi PDI Perjuangan, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi. Serta, bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu.
Menurutnya, tingginya harga kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja dalam perekonomian Indonesia. Padahal, urusan rakyat lebih penting, ketimbang penundaan Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah disepakati untuk dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu,” ujar Hasto.
Adapun tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi merupakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya selama dua periode. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi presiden terpilih pada Pilpres 2024.
“Seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” tutup Hasto. (KRN)
Editor: Andre
(RuPol)
