RUANGPOLITIK.COM— Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari, meminta para penegak hukum untuk tetap mengedepankan penegakan hukum pada tahun-tahun politik ini.
Menurutnya, agenda dan kepentingan politik jangan sampai menggerus penegakan hukum, karena Indonesia telah bersepakat menjadi hukum sebagai panglima.
“Hukum sebagai ‘panglima’ adalah konsensus bersama, karena di atas hukumlah semua harus berjalan,” ujar Sholeh ketika berbincang dengan RuPol, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/02/2023).
Oleh karena itu, lanjut Sholeh, semua penegak hukum harus terlepas dari segala tekanan, apalagi tekanan politik. Bahkan dengan hukum, harusnya politik bisa melahirkan politisi-politisi yang bersih dan bebas dari beban masa depan.
“Kita tentu tidak mau mendapatkan pemimpin atau politisi yang memiliki ‘beban hukum’, sehingga mudah untuk di intervensi oleh pihak-pihak lain. Jangan karena tekanan dan situasi politik, akhirnya seseorang diberikan kesempatan, namun akhirnya membawa ‘beban’ yang akan terus dimanfaatkan pihak-pihak lain,” terang cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Pentingnya penegakan hukum tanpa intimidasi kepentingan politik itu, kata Sholeh mengingat kian meningginya suhu politik menjelang Tahun 2024 ini. Bahkan setiap manuver-manuver politik, seringkali dikaitkan dengan persoalan hukum dan begitu juga sebaliknya.
“Contohnya soal penanganan kasus Formula E, selalu dikaitkan dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bahkan ada isu-isu akan ada demo besar, bakal ada aksi. Itu kan tidak benar, KPK jangan terintimidasi oleh kepentingan politik,” tegas Dosen Ilmu Politik di berbagai perguruan tinggi itu.
Sholeh juga meminta kepada KPK dan pihak penegak hukum lainnya, untuk tetap fokus menyelesaikan kasus Formula E dan kasus-kasus yang selalu dikaitkan dengan politik lainnya.
“Masyarakat berharap pemimpin itu bersih dari beban kasus masa lalu, itu kuncinya. Jadi selesaikan saja secepatnya, biar masyarakat juga paham. Tidak hanya soal Anies, tapi juga soal ‘kardus durian’, soal alih fungsi hutan, minyak goreng dan lain-lain. Itu disebut-sebut melibatkan nama-nama petinggi parpol. Agar semua terang dan tidak ada kaitan dengan politik, harus cepat diselesaikan,” imbuh Sholeh. (ASY)
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
