Ia berharap aturan ini nantinya dapat membuat masyarakat bersama-sama menjaga rumah ibadah dari aktivitas politik praktis.
RUANGPOLITIK.COM —Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyebut tengah merancang aturan yang melarang rumah ibadah menjadi tempat aktivitas politik praktis jelang Pemilu 2024.
Yaqut menyampaikan Kemenag akan segera mengumumkannya ke publik apabila aturan tersebut telah rampung.
“Iya, kita udah buat aturannya nanti segera kita sampaikan ke publik terkait itu,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Yaqut juga menyampaikan bahwa aturan itu akan disosialisasikan sebelum Pemilu 2024 terselenggara.
Yaqut menyampaikan kini Kemenag masih membahas perihal bentuk dari aturan tersebut, apakah tertuang dalam bentuk peraturan menteri atau yang lainnya.
“Nanti kita bahas apakah itu permen atau apa,” kata dia.
Ia berharap aturan ini nantinya dapat membuat masyarakat bersama-sama menjaga rumah ibadah dari aktivitas politik praktis.
“Jadi kita sama-sama menjaga rumah ibadah kita jangan dikotori dengan hal-hal yang di luar tuntunan agama kita,” katanya.
Rencana pelarangan rumah ibadah jadi tempat politik juga sebelumnya sempat diungkap melalui Deklarasi Damai umat beragama pada Hari Amal Bhakti Kemenag ke-77.
Deklarasi itu ditandatangani tokoh lintas agama.
“Berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yg tertuang dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Husein Ja’far yang membacakan deklarasi di Kompleks Kemenag, Jakarta, Sabtu (14/1/2023).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
