RUANGPOLITIK.COM— Selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, partai Golkar justru menjadi insiator penolak gagasan Sistem Pemilu Tertutup yang digagas kembali oleh PDIP. Bahkan membangun kekuatan dengan tujuh parpol lain agar tetap menggunakan sistem pemilu terbuka di tahun 2024.
Sikap Golkar ini juga dikritik oleh politisi PDIP yang kemudian direspon oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa partainya bersama tujuh partai politik lain tidak main-main menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Terkait sikap delapan partai politik ini untuk menjaga agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka demi kepentingan rakyat.
“Kami semua yang sepakat di delapan partai itu berlandaskan bahwa, kita ini mengawal konstitusi, membela kepentingan rakyat,” kata Dave ditemui di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Hal tersebut disampaikan Dave merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menilai aksi delapan fraksi partai politik parlemen menolak sistem tertutup hanya sekadar meramaikan suasana atau “hore-hore”.
Ketua Umum Kosgoro 1957 ini meyakini bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik bagi demokrasi.
Dia menambahkan, sistem seperti ini pun sudah dijalankan sejak lama.
Dave menegaskan bahwa Golkar tak ingin demokrasi melalui pemilu, mundur ke era sebelum reformasi dengan sistem proporsional tertutup.
“Jangan kita mundur ke Orde Lama atau Orde Baru, tapi kita justru maju ke depan. Mereformasi sistem hukum dan membangun demokrasi,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Sebelumnya diberitakan, Bambang Pacul mengomentari santi aksi delapan fraksi partai politik parlemen yang menyepakati menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup pada Rabu (11/1/2023) di Gedung DPR.
“Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini hanya untuk hore-hore saja,” kata Pacul.
Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, dengan adanya perbedaan pandangan, maka wacana itu telah menjadi diskursus.
“Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya, bahasanya Bung Karno, kita tidak nggelenggem,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
