RUANGPOLITIK.COM— Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyatakan bahwa partainya mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
“Kita semua, seluruh anggota, menghendaki terbuka,” kata Prabowo kepada wartawan di Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Prabowo menjelaskan bahwa melalui sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan keterwakilan yang lebih banyak.
“Jadi, umpama di satu dapil (daerah pemilihan) ada 6 calon di satu partai, maka ada yang mewakili perempuan, ada pemuda, ada ulama, ada buruh, dan ada petani,” ucap Prabowo.
Dengan demikian, katanya, bagi sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia ini, sistem pemilu proporsional terbuka akan lebih membuka keterwakilan dan lebih demokratis.
“Nanti kalau tertutup ya DPP yang menentukan, bukan rakyat dari bawah,” kata Prabowo.
Delapan partai politik parlemen melakukan pertemuan hari ini untuk menegaskan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Gerindra termasuk dalam kedelapan parpol itu namun tidak terlihat hadir.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menekankan sikap partainya ikut dalam kesepakatan tersebut yakni tidak setuju dengan sistem pemilu coblos partai atau tertutup. Sikap itu pun sudah dinyatakan Gerindra di parlemen.
“Bahwa di Gerindra itu tidak menyetujui sistem proporsional tertutup, di parlemen juga kami secara partai, kami sudah bicara, dan juga bareng-bareng teman di parlemen kami sudah menyatakan untuk membuat pernyataan bersama juga untuk menolak proporsional tertutup,” kata Dasco ketika dikonfirmasi, Minggu (8/1/2023).
Dasco mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto pun sudah menyatakan hal yang sama. Demi asas keadilan dan keterbukaan Prabowo menolak sistem pemilu coblos partai.
“Kemarin ketum kami, dalam peresmian kantor badan pemenangan pilpres juga sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa Gerindra untuk asas keadilan dan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup dengan alasan bahwa biarkan rakyat memilih wakilnya bukan partai,” ucapnya.
Terkait tidak adanya perwakilan Gerindra di 8 pertemuan parpol ini, Dasco menjelaskan kalau Prabowo tengah berhalangan karena ada agenda lain yang sudah terjadwal jauh-jauh hari. Begitu juga dengan Sekjen dan Waketum lain.
“Oleh karena itu, pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup, tapi memang karena ketum kami berhalangan ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa dijadwalkan kembali sehingga berhalangan hadir,” ujarnya.
“Demikian juga sekjen dan beberapa waketum sudah diagendakan dari seminggu lalu untuk menyerahkan bantuan korban banjir di Jateng. Saya sendiri dari kemarin sudah berangkat ke luar kota,” lanjut Dasco.
Seusai pertemuan 8 parpol di Nusantara Room, Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gerindra soal pertemuan hari ini. Meski tidak hadir, Gerindra dinyatakan Airlangga sudah menyetujui isi kesepakatan.
“Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem maupun Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebanyak enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) mengajukan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke MK.
Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022.
Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
