RUANGPOLITIK.COM — Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut adanya kemungkinan munculnya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024.
Benny mengungkapkan bahwa pengesahan KUHP yang begitu cepat dilakukan demi adanya dekrit penundaan Pemilu 2024.
“Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekrit perpanjangan (penundaan) pemilu,” tutur Benny.
Dengan adanya KUHP yang baru, orang-orang akan ditangkap apabila menolak sejalan dengan pemerintah.
“Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpesan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap mengikuti konstitusi yang ada dengan tidak menambah masa jabatannya.
“Kalau pak Jokowi ingin husnul khatimah ingin landing yang bagus dengan kekuasaannya, ya, saya sih menyarankan kepada pak Jokowi bekerja dengan baik, menjaga kinerjanya, membuat masyarakat puas dengan kinerjanya lalu juga ya akhirnya jabatannya di Oktober 2024 sesuai dengan konstitusi,” kata Ujang, Rabu (21/12).
Ujang menyarankan kepada Jokowi untuk tidak perlu mengeluarkan dekrit penundaan pemilu. Menurutnya niatan itu hanya akan memancing perlawanan masyarakat.
“Karena pemicu perlawanan rakyat adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap anti demokrasi dan merugikan masyarakat saya melihat dan mengamati bahwa bukan saatnya melakukan dekrit tidak cocok dan tidak pas dan berbahaya kalau itu dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ujang juga melihat apabila dekrit penundaan Pemilu 2024 itu benar-benar ada, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang ilmuwan kalau pemerintah saat ini bersikap semi otoriter.
“Oleh karena itu kita mari menjaga demokrasi secara bersama-sama baik pak Jokowi partai koalisi pemerintah, ormas, ya, kita semua akademisi termasuk rakyat untuk sama-sama menjaga demokrasi yang berkesinambungan,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
