RUANGPOLITIK.COM — Situasi panas menjelang Pemilu 2024 tak dipungkiri kian terasa. Saling lempar argumen dan kritikan antar elit parpol, menjadi ‘persinggungann konflik’ yang tak bisa dielakkan. Termasuk dengan capres Anies Baswedan yang kerap merasa kurang memiliki keleluasaan dalam bernarasi.
Ungkapan Anies terkait kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat, kan nggak ada, coba kasih contoh 100% sependapat,” kata Anies Baswedan, Sabtu (17/12).
“Nah kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selama-nya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anies.
Pernyataan Anies Baswedan mengenai pemerintah kerap mematikan kritik mendapat banyak reaksi. Partai Garuda menyebut apa yang dilakukan Anies itu merupakan upaya mematikan kebenaran.
“Anies mengatakan bahwa dia sering dikritik tapi selalu menanggapi, lalu menuduh pemerintah anti kritik, suka mematikan kritik. Anies mau menjual bahwa dirinya tidak anti kritik dan Pemerintah anti kritik. Pertanyaannya, apakah benar Anies dikritik dan Pemerintah suka mematikan kritik?” tutur Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Senin (19/12).
Teddy mengatakan, Anies bukan dikritik, tapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan dan pernyataannya yang tidak sesuai. Teddy menyesalkan sikap Anies yang diam seribu bahasa sedangkan pendukungnya bergerak menyebarkan informasi seolah-olah Anies hebat untuk menutupi berbagai fakta negatif.
“Cara Anies menuduh adalah cara dia untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya, ini cara dia menghentikan kebenaran dan membiarkan info soal kehebatannya yang tidak sesuai kenyataan menyebarluas. Ini cara Anies mematikan kebenaran,” tutur Teddy.
“Anies dikenal sebagai Gubernur yang suka membengkokkan sesuatu yang lurus. Saat ini hal yang bengkok sedang kembali diluruskan. Yang dilakukan oleh Pj Gubernur DKI semakin memperlihatkan ketidakberesan Anies. Makanya Anies semakin gencar membuat drama seolah-olah dia Good Boy, pemerintah bad boy,” sambungnya.
Teddy menjelaskan, apa yang disampaikan Anies mengenai pemerintah mematikan kritik itu salah. Menurut Teddy kebebasan berbicara di rezim ini masih dijamin.
“Jangankan kritik ke pemerintah, para tokoh dan orang-orang yang sering memfitnah dan memaki pemerintah saat ini pun masih bebas menyalurkan kegilaan mereka dan tidak dipenjara. Jadi jelas ya, tuduhan itu digunakan untuk menutupi dan mematikan kebenaran akan kebobrokannya,” pungkas Teddy.
Nasdem memberikan pembelaan untuk Anies. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan dalam pernyataan itu, Anies merefleksikan pengalamannya sendiri saat memimpin DKI Jakarta. Ali juga meminta agar berbagai pihak tidak selalu menganggap semua pernyataan Anies diarahkan untuk pemerintahan Jokowi.
“Pernyataan Anies itu tidak pernah menyebutkan pemerintahan Jokowi antikritik. Nggak. Dia berbicara bahwa pemerintah itu harus membuka ruang untuk kritik. Jadi yang dimaksud pemerintah itu termasuk pemerintah provinsi, termasuk ke Anies. Praktik-praktik itu dirasakan Anies ketika menjadi gubernur,” katanya.
Ia meminta agar parpol yang berkomentar untuk melihat pernyataan Anies dalam konteks yang utuh. Serta tidak terus menerus menghadirkan konspirasi.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya juga menegaskan pernyataan Anies tak terkait pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, konteks pernyataan Anies itu saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI.
“Beliau menyampaikan dalam konteks kritik harus dijawab oleh pemerintahan (DKI Jakarta) untuk terjadinya pertanggungjawaban kepada publik dalam rangka rasiolisasi dari sebuah kebijakan dan ini akan memberikan pendidikan politik pada publik,” kata Willy, Minggu (18/12).
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
