RUANGPOLITIK.COM — Bupati Meranti dalam sebuah rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Dia kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal DBH minyak di Kepulauan Meranti.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.
Akibat perseteruan itu, Staff Kemenkeu tak terima dengan tuduhan seperti yang disebutkan tersebut. Hingga kemudian perang opini di media terjadi. Namun Adil tak peduli, ia dengan gigih meminta hak Kabupaten Meranti dari dana bAgi HAsil Minyak dan gas yang seharunya menjadi hak Meranti.
Menanggapi perseteruan tersebut, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mengagendakan pertemuan antara Bupati Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan serta Kementerian ESDM untuk membahas polemik Dana Bagi Hasil (DBH). Pertemuan itu rencananya digelar pada Selasa (20/12).
“Rencana hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan difasilitasi dengan komponen terkait. Tentu Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi komunikasi,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Agus Fatoni dalam acara konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut Agus, pertemuan antara pemda dan kementerian dilakukan secara tertutup. Namun, hasilnya bakal diumumkan setelah perjumpaan tatap muka terlaksana.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil memprotes nominal DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Adil bahkan menyebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di daerah yang dia pimpin.
Agus Fatoni berpendapat, selama ini Kementerian Dalam Negeri selalu melakukan rekonsiliasi melibatkan daerah, meski tidak melibatkan kepala daerah langsung.
“Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia.
Agus mengimbuhkan, pihaknya sudah mengirimkan undangan ke semua pihak untuk rencana pertemuan tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah Bupati Kabupaten Kepulauan itu akan hadir. “Kalau tugas kami mengundang, belum konfirmasi kan masih agak lama,” ucap Agus.
Dia berharap semua pihak yang diundang datang agar benang kusut masalah DBH kelar. “Tidak ada dusta di antara kita,” tutur Agus.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga berkeluh-kesah karena pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.
Lantas, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo keberatan dengan protes Adil. Dia menyayangkan munculnya pernyataan tersebut.
“Kami keberatan dan menyangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan,” ujar dia melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Ahad, 11 Desember 2022
Dia menilai pernyataan Adil ngawur dan menyesatkan. Sebab, Kemenkeu justru sudah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data itu untuk menentukan DBH yang bukan hanya untuk daerah penghasil, tapi juga daerah sekitar untuk merasakan kemajuan bersama.
“Hal itu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(Rupol)
