RUANGPOLITIK.COM — Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang menyebut orang staff Kemenkeu isinya iblis dan setan semua berbuntut teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12).
“Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan,” kata Suhajar.
Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu, Adil menyatakan kesal kepada Kemenkeu karena bagian dana bagi hasil (DBH) yang diterima wilayahnya tidak sesuai. Kekesalannya merembet ke pernyataan iblis dan setan.
Suhajar menyebut Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12). Imbas pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada hari itu, pukul 10.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil. Sebab, pernyataan Adil telah menimbulkan kisruh.
“Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Suhajar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu menurut Suhajar penting disadari dan dilakukan.
Terlebih, kata dia, lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.
“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tuturnya.
Terkait harapan pembagian DBH, dia mengatakan Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.
“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil meluapkan emosinya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Pertanyaan itu dia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).
Menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkap Adil.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
