RUANGPOLITIK.COM — Pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono dianggap sebagai momentum bagi elit politik untuk menarik dukungan dan simpati. Namun hal ini berbeda dengan ‘bahasa komunikasi’ yang disampaikan oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Ia mengabarkan tak bisa hadir ke Solo karena harus berobat ke Jerman.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, absennya Surya Paloh menjadi fenomena sangat menarik, karena di luar dugaan justru yang konfirmasi hadir adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kira-kira ini indikasi bisa terjadi pertukaran tempat di pemerintahan antara Nasdem dengan Demokrat. Jadi gesturnya SBY datang itu merapat ke pemerintahan Jokowi, minimal membuka komunikasi,” ujar M. Qodari, Kamis (8/12).
Meskipun alasannya ke luar negeri dengan keperluan berobat, kata Qodari, hal itu tersirat gestur politik yang kental dengan penghindaran. Penghindaran ini bisa jadi tanda akan ada pertukaran posisi di pemerintahan antara Nasdem dan Demokrat.
Sementara itu menurut Qodari selama ini Demokrat dikenal sebagai partai oposisi, sedangkan Nasdem semenjak mengusung Anies Baswedan sebagai capres mulai ada rasa oposisi dan terlihat renggang hubungannya dengan koalisi pemerintah.
Ia menduga kepergian Surya Paloh ke luar negeri disengaja sebagai alasan kuat untuk menghindari pertemuan dengan Presiden Jokowi.
“Sementara Surya Paloh berobat, itu gestur atau alasan klasik politisi untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang mereka tidak kehendaki,” paparnya.
Menurutnya, Surya Paloh trauma dengan pertemuan di acara HUT ke 58 Partai Golkar di Jakarta beberapa waktu lalu, di mana pada saat itu Presiden Jokowi menyindir Nasdem untuk tidak sembrono memilih capres, ditambah Presiden Jokowi yang seolah enggan membalas pelukan Surya Paloh.
“Jadi Surya Paloh itu menghindari adanya sorotan media mengenai bahasa tubuh dia dengan Jokowi nanti kalau ketemu, karena Surya Paloh sudah trauma dengan peristiwa di acara Golkar di mana Jokowi nggak mau dipeluk oleh Surya Paloh,” jelasnya.
Indikasi hubungan keretakan Nasdem dengan pemerintah juga terbaca dari sempat abstainnya Nasdem terkait Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), walaupun pada akhirnya ikut menyetujui revisi UU IKN.
“Nasdem sempat abstain, walaupun kemudian setuju dengan pengesahan revisi Undang-Undang IKN,” katanya.
Sementara itu, rencana kehadiran SBY di acara nikahan Kaesang-Erina, kata Qodari memberikan dampak politik yang berpotensi menjadikan Demokrat masuk bagian dari pemerintahan menggantikan Nasdem.
Lanjut Qodari, jika ternyata Demokrat gabung koalisi, ini akan menjadi potensi bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk masuk kabinet yang akan menambah portofolio pengalamannya dalam pemerintahan.
“Buat Demokrat sendiri sebetulnya sangat bagus agar AHY masuk ke dalam pemerintahan. Dari dulu saya pernah bilang PR-nya AHY itu adalah pengalaman pemerintahan. Setelah gagal di Pilkada DKI Jakarta, saya sudah menyarankan untuk Mas AHY itu masuk ke dalam pemerintahan untuk menduduki jabatan menteri,” ulasnya.
Lebih lanjut Qodari mengatakan, secara figur AHY sebenarnya berpotensi menjadi paket lengkap, namun dinilai masyarakat sebagai orang yang kurang berpengalaman.
“AHY itu sebenarnya potensial paket lengkap. Pertama, itu dia punya partai; Kedua, dia punya penampilan. Yang kurang dari AHY itu hanya satu, yaitu pengalaman di pemerintahan,” beber Qodari.
Qodari menyarankan supaya Demokrat masuk ke pemerintahan dan memposisikan AHY sebagai menteri agar memiliki pengalaman di pemerintahan dan makin dipercaya oleh masyarakat dan elit politik.
“Jadi supaya tidak diserang lagi dari aspek pengalaman, ya harus ada pengalaman pemerintahan seperti Mbak Puan. Orang sekarang sudah tidak bisa ngomong Mbak Puan nggak qualified segala macam karena sudah pengalaman jadi menteri,” ungkapnya.
“Jadi kekurangan utama AHY itu selama ini kurang pengalaman di pemerintahan saja. Masyarakat dan elit politik itu tidak cukup yakin bahwa AHY mampu dan kompeten memimpin negara dengan jabatan terakhir sebagai mayor di TNI. Tapi kalau dia sudah jadi menteri, maka pengalaman itu menjadi legitimasi dan itu sudah lengkap,” tuntas Qodari.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
