RUANGPOLITIK.COM — Pengesahan RKHUP dalam sidang paripurna di DPR RI diwarnai aksi protes dari fraksi PKS. Pasalnya ada dua pasal karet yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjebak ‘masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Protes ini disampaikan Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (6/12).
DPR menggelar rapat paripurna hari ini dengan salah satu agendanya pengesahan RKUHP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Agenda pengesahan ini diawali dengan penyampaian laporan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto terkait hasil pembahasan RKUHP.
“Fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini, pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara demokrasi jadi monarki. Saya minta supaya pasal ini dicabut dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” ujarnya.
Iskan menyampaikan keberatannya pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, pasal 218 terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dia meminta pasal itu dicabut.
“Waktu reformasi saya ikut demo, tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin yang akan datang, apalagi pasal 218 menghina presiden dan wapres, kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya, di seluruh dunia rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya, tidak ada yang tidak punya dosa, hanya para nabi,” lanjut Iskan.
Iskan menyampaikan dirinya akan menggugat pasal itu ke MK.
“Saya nanti akan mengajukan ke MK pasal ini, saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting walaupun sudah diputuskan di sana nggak penting,” ujarnya.
Di sinilah perdebatan terjadi, Dasco menghentikan pendapat Iskan karena menurutnya PKS sudah menyepakati RKUHP. Menurut Dasco, apa yang disampaikan Iskan tidak sesuai komitmen yakni sebatas catatan.
“Baik kalau begitu, catatan saya sudah terima, fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan, catatan sudah kita terima tapi disepakati oleh Fraksi PKS,” ujarnya.
Iskan tidak terima, lantas dia meminta waktu untuk melanjutkan interupsinya. “3 menit hak saya berbicara, jangan kamu jadi diktator di sini, saya akan ajukan ke MK,” ujarnya.
Dasco lalu menimpali Iskan. Dia menegaskan tidak bisa menerima usul pencabutan pasal dalam paripurna.
“Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi,” ujarnya.
Iskan kemudian menimpali. Dia mengancam jika tidak dikasih waktu akan keluar dari rapat.
“Saya minta 3 menit saja, jangan Pak Sufmi jadi diktator di sini, kasih saya waktu, kalau saya nggak dikasih waktu saya keluar dari sini,” tegasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
