Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh
RUANGPOLITIK.COM — – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) Benny Ramdhani terekam dalam sebuah video menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penegakan hukum terhadap lawan-lawannya yang menyerang pemerintah dan berupaya melakukan adu domba.
Menanggapi video viralnya, Benny berdalih bahwa video yang viral itu tidak utuh. Benny mengatakan peristiwa itu terjadi pada saat acara Nusantara Bersatu dimulai. Para relawan berkesempatan menyampaikan pandangannya kepada Presiden termasuk harapan dan masalah apa yang sedang dihadapi di daerah.
Dia mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Namun dia yakin bahwa video yang tersebar itu tidak sepenuhnya utuh sehingga ada informasi yang terpotong.
“Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh,” katanya kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Dia mengatakan bahwa pada momen tersebut yang menyampaikan pandangan bukan hanya dirinya.
“Yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan ketika dirinya menyatakan supaya Jokowi menegakkan hukum atas tindakan-tindakan rival Jokowi yang menghina dan mencoba melakukan politik adu domba.
“Terus masa kita yang mau mengusulkan bahwa hukum ditegakkan dianggap salah?” Katanya.
Benny mengatakan sebagai pemenang Pemilu 2019 bisa saja para relawan melakukan hal yang sama dengan turun ke jalan menghadang mereka yang selama ini turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa dan praktik-praktik adu domba.
“Kita bisa melakukan yang sama dan pasti jumlah kita lebih besar. Pernahkah satu kali kekuatan pendukung jokowi melakukan demo tandingan, engga tuh, dimana mereka demo kemudian kita turun untuk menghadang,” ucapnya.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar lebih baik meninggalkan relawan yang dinilainya malah menjerumuskan Presiden Jokowi.
“Kalau ada relawan yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga relawan Jokowi, Benny Rhamdani saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi Sabtu lalu meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Benny meminta agar ada penegakkan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi.
“Pak, kita ini pemenang Pak di Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes ingin melawan mereka, kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, nah kalau Bapak tidak mengijinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus… misalnya setiap yang selama ini mencemarkan nama naik menyerang pemerintah adu domba hasut penyebaran kebencian semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum itu Pak yang harusnya dilakukan. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan,” kata Benny dalam sebuah video yang viral di media sosial.(FSL)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
