• Personalia
  • Kerjasama & Iklan
  • Pedoman Media Siber
16 - 07 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Daerah

Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Pakar Transportasi: Diduga Ada Mark Up

by Ruang Politik
in Daerah
461 14
0
Ilustrasi Jalur Sepeda/Ist

Ilustrasi Jalur Sepeda/Ist

508
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tigor menjelaskan berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan, anggaran pengecatan jalur sepeda di APBD DKI 2020 sebanyak Rp73,7 miliar untuk 114,5 kilometer

RUANGPOLITIK.COM —Pakar transportasi, Azas Tigor Nainggolan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pembengkakan anggaran pengecatan jalur sepeda di Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Tigor, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk mengecat jalur sepeda sepanjang 309,5 kilometer tidak masuk akal.

RelatedPosts

Mantan Koruptor Nur Alam Gabung PSI

PDIP Minta BPBD Sulteng Gerak Cepat Atasi Gempa

Ditangkap Polisi, James Gunawan Akhirnya Dibui

Tigor menjelaskan berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan, anggaran pengecatan jalur sepeda di APBD DKI 2020 sebanyak Rp73,7 miliar untuk 114,5 kilometer.

Sementara pada 2022 pemerintah daerah menghabiskan Rp119 miliar untuk mengecat 195 kilometer jalur sepeda. Total Pemprov DKI mengeluarkan Rp192 miliar untuk mengecat jalan sepanjang 309,5 kilometer.

“Berarti rata-rata biaya pengecatan jalan per kilometer Rp621 juta. Benarkah biaya pengecatan jalur untuk 1 kali 2 meter biayanya mencapai Rp621 juta?” jelas Azas Tigor melalui keterangan tertulis, Minggu, (20/11/2022).

Selain itu, kata Tigor, tidak semua jalur sepeda yang dicat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebabnya ia berharap KPK memeriksa proyek ini.

“Anggaran biaya mengecat jalur sepeda ini tidak masuk akal. Sepertinya ada pembengkakan (mark up) anggaran pengecatan jalur sepeda Jakarta,” katanya.

Selain itu, kata Tigor, tidak semua jalur sepeda yang dicat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebabnya ia berharap KPK memeriksa proyek ini.

“Anggaran biaya mengecat jalur sepeda ini tidak masuk akal. Sepertinya ada pembengkakan (mark up) anggaran pengecatan jalur sepeda Jakarta,” tuturnya.

Tigor mendukung sikap Pemprov DKI yang kini meniadakan anggaran untuk membuat jalur sepeda baru dalam RAPBD DKi 2023. “Saya sepakat dengan Pak Heru (Pj Gubernur DKI). Evaluasi dulu dan komunikasikan dengan para pengguna sepeda tentang jalur sepeda yang sebenarnya.

Tigor menuding gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, tidak melakukan kajian yang matang saat membangun jalur sepeda.

Menurut Tigor, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu hanya mengejar target kuantitas, yakni membuat 100 kilometer jalur sepeda dalam setahun.

Anies, imbuhnya, tidak membangun karakter dan budaya bersepeda pada warga Jakarta.

Alhasil, kata Tigor, jalur sepeda di Jakarta kini tidak banyak digunakan oleh pesepeda dan dijadikan tempat parkir liar. “Tempat ngetem angkot dan bajaj,” tandasnya.

 

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

Tags: Anies BaswedanKPKPemprov DKIRuang Politik
Previous Post

IPW Minta KPK Tegas Mengusut Kasus Lukas Enembe

Next Post

Kasus Ismail Bolong, Kapolri: Tak Tahu Soal Keterlibatan Kabareskrim Cs

Ruang Politik

Next Post
Ismail Bolong/Ist

Kasus Ismail Bolong, Kapolri: Tak Tahu Soal Keterlibatan Kabareskrim Cs

Recommended

Ryan Made Hanesty,SE : Momentum Rakerda dan Pelantikan Relawan Menghadirkan Partai Semakin Dekat Dengan Masyarakat

Ryan Made Hanesty,SE : Momentum Rakerda dan Pelantikan Relawan Menghadirkan Partai Semakin Dekat Dengan Masyarakat

5 hari ago
Dinas PUPR Realisasikan Bantuan Presiden Senilai 3,4 Miliar Rupiah Buat Pembangunan Infrastruktur di Lima Puluh Kota

Dinas PUPR Realisasikan Bantuan Presiden Senilai 3,4 Miliar Rupiah Buat Pembangunan Infrastruktur di Lima Puluh Kota

5 hari ago

Trending

Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 tahun ago
Tujuh Presiden RI /Repro

Julukan Presiden Indonesia dari Soekarno Sampai Jokowi

3 tahun ago

Popular

Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
Tujuh Presiden RI /Repro

Julukan Presiden Indonesia dari Soekarno Sampai Jokowi

3 tahun ago
Anak-anak penyiram makam yang lazim ditemui saat ziarah Ramadan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta/Antara

Doa dan Tata Cara Ziarah Kubur Orang Tua, Bolehkah Menyiram Air di Atas Kuburan?

3 tahun ago
Kota Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara/Wikipedia

Menelisik Sejarah Kota Barus, Gerbang Dakwah Islam Pertama di Indonesia

3 tahun ago
  • Personalia
  • Kerjasama & Iklan
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive