RUANGPOLITIK.COM — Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun per periode menjadi 9 tahun per periode. Hal ini, katanya, demi pembangunan desa yang lebih optimal.
Usulan ini awalnya disuarakan oleh Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-Apdesi). Usulan itu dinilai Cak Imin realistis.
“Saya setuju jabatan Kades ini 9 tahun dengan 2 periode. Usulan ini sangat realistis sehingga patut dan layak untuk diperjuangkan,” kata Cak Imin saat bertemu dengan Kades se-Jateng dan DIY di Hotel Sultan Yogyakarta, Jumat (18/11).
Menurut Cak Imin, masa jabatan 6 tahun yang diterapkan selama ini tak cukup untuk mengoptimalkan pembangunan desa.
“Dua tahun pertama menjabat biasanya masih menyelesaikan dampak politik pasca-pilkades, dua tahun lagi menata manajemen, praktis hanya dua tahun untuk pembangunan desa dan ini nggak optimal,” ujarnya.
Selain itu, Cak Imin menilai UU Desa yang kini sudah berusia 9 tahun memerlukan revisi dan penyesuaian dengan konteks kekinian. Meski di awal kemunculannya banyak yang meragukan bahkan menolak, dalam kurun lima tahun terakhir UU Desa makin mendapat respons positif.
“Dulu banyak yang meragukan, dulu banyak yang menentang, kira-kira lima tahun terakhir mulai muncul kepercayaan. Alhamdulillah banyak kemajuan yang dirasakan banyak pihak. Karena ini sudah 9 tahun dan mumpung pada percaya ayo kita evaluasi, kita kuatkan lagi UU Desa,” urai Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin menyebut semangat reformasi menjadi fondasi pembangunan Indonesia secara merata. Ia menilai reformasi mengubah perspektif pembangunan dari atas menjadi dari bawah, dan struktur terbawah pembangunan adalah desa.
“Saya masih ingat bagaimana dulu pola pembangunan adalah dari atas ke bawah, tapi setelah reformasi orientasi berubah dari bawah dan harus merata,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
