RUANGPOLITIK.COM — Kisruh memanasnya hubungan Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan direspon oleh partai Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa elite politik yang berusaha menjauhkan hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan bukan berasal dari partainya. Pernyataan ini ia sampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/10).
Dasco juga tidak yakin ada elite yang mencoba melakukan hal tersebut. Kalaupun ada menurut dia tidak akan berasal dari partai politik.
“Tapi yang pasti kalau pun memang ada tentunya elite tersebut kan bukan parpol, bukan dari partai Gerindra,” tegasnya.
Lebih jauh, Dasco mengajak elite politik untuk tidak saling curiga terhadap satu sama lain. Dia pun mengajak semua elite politik untuk bersama-sama membangun ketahanan nasional baik ekonomi maupun keamanan.
“Mari kita bersama-sama membangun ketahanan ekonomi dan keamanan secara nasional sehingga kalau itu terjadi tentunya pileg, pilpres akan lancar,” pungkasnya.
Sebelumnya, elite NasDem Hermawi Taslim menyinggung politik kompor menjelang Pemilu 2024. Menurutnya ada elite parpol yang berusaha untuk menjauhkan hubungan Jokowi dengan Anies Baswedan.
“Politik kompor ada, maaf saya harus bilang, ada oknum elite politik, karena di partai itu hanya itu yang ngomong. Itu terus yang ngomong yang lain tidak ngomong. Coba menjauhkan Anies dengan Jokowi, membangun narasi-narasi kebencian,” ucapnya.
Kontroversi ini semula dari pernyataan politikus Partai NasDem yang menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo mendapatkan respons serius dari PDI Perjuangan melalui sekretaris jenderal mereka, Hasto Kristiyanto. Pernyataan soal antitesis disampaikan oleh politikus Partai Nasional Demokrat Zulfan Lindan yang sekarang telah dinonaktifkan Surya Paloh.
“Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik, termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10) lalu.
Hasto menyebut pernyataan itu dapat memunculkan kerumitan dan persoalan tata pemerintahan.
“Karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan, sementara yang dibahas Presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” katanya.
Pernyataan Hasto sekaligus menjawab mengapa dia hanya mengkritisi Partai Nasional Demokrat sesudah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi bakal calon presiden. (FSL)
Editor: Ivo Yasmiati
