RUANGPOLITIK.COM — Mengamati perkembangan situasi politik dalam negeri terutama menjelang Pemilu 2024 masih menyisakan banyak tanggungjawab. Terutama kombinasi pasangan calon yang akan diusung partai. Selama ini presiden harus diusung oleh partai dan berasal dari sipil. Selama masa pemerintahan Jokowi penegakan hukum dianggap gagal apalagi beberapa kasus yang tengah terjadi di institusi Polri. Menanggapi hal ini Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menyarankan jika calon presiden dan calon wakil presiden berasal dari kombinasi sipil dan militer.
“Kita bisa berkaca pada pemerintahan sebelumnya, sejak Soeharto hingga Yudhoyono, situasi memang lebih stabil, untuk itu bisa saja bangsa ini belum siap dipimpin sipil. Atau, bisa saja perpaduan antara keduanya,” jelas Dedi Kurnia Syah saat dikonfirmasi wartawan.
Dedi menyebutkan situasi politik yang masih dikuasai oleh partai politik membuat masuknya militer dalam proses pemilihan masih belum memberi corak yang signifikan. Namun ia mengakui jika dalam sejarah kepemimpinan presiden yang memiliki latar belakang militer kondisi negara dalam keadaan stabil.
“Sepanjang pemimpin tidak terlalu dikuasai partai politik, dan koalisi pemerintah tidak dominan, maka sepanjang itu pula kepemimpinan kita akan baik, contoh terdekat adalah rezim Yudhoyono, di mana parlemen dipimpin oleh oposisi,” ungkap Dedi.
Selama ini kandidat yang memiliki latar belakang militer dan memiliki basis massa yang kuat adalah Prabowo Subianto, menyusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Panglima TNI Jendral Gatot Subroto Nurmantyo yang namanya sempat naik di calon pilpres 2019 lalu, kemudian Jendral Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. (ivo)
