RUANGPOLITIK.COM — Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada NasDem menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga seharusnya tak perlu terjadi. Sebab masing-masing partai independen dalam menentukan capres yang akan diusungnya.
“Wajar saja kalau NasDem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan NasDem dalam koalisi mengusung Joko Widodo pada tahun 2019 dan NasDem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024,” ujarnya, Selasa (11/10/2022).
Apalagi kata Jamiluddin Ritonga Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah bertemu Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Bahkan menurut Surya respon Jokowi cukup baik.
“Jadi, NasDem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar NasDem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi,” jelasnya.
Lagi pula, lanjutnya, Nasdem sudah menyatakan tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Ini artinya, Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.
Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru kebakaran jenggot terhadap NasDem. Padahal, posisi NasDem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa.
“Jadi, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya,” paparnya.
Perseteruan tersebut tampaknya percikan ketidakcocokan antara Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. “Memang tidak jelas pemantik ketidakcocokan kedua ketua umum partai politik tersebut,” kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut.
Ketidakcocokan itu terlihat ketika di suatu pertemuan, Surya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tetapi tidak disambut Megawati. Sejak itu, hubungan Surya Paloh dengan Megawati memang terlihat dingin.
Karena itu, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing ketidakcocokan kedua ketua umum partai. Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu.
Jamiluddin Ritonga mengatakan kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi.
“Ia tak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya, termasuk partainya,” pungkasnya. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
