RUANGPOLITIK.COM – Pemerintah telah resmi menaikan harga Bahan Bakar Motor (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, pada Sabtu (3/9/2022) kemarin. Sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan kenaikan tersebut, bahwa keputusan menaikan BBM ini merupakan hal yang sulit, karena anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.
Apalagi Presiden Jokowi mengungkapka kalau BBM jenis Pertalite ini masih dinikmati oleh para pengguna mobil pribadi. Padahal itu hanya boleh digunakan oleh rakyat miskin.
“Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian,” ucap Presiden Jokowi saat mengumumkan rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Berita Terkait:
Harga BBM Naik, Pemerintah Tuai Banyak Kritikan
Tolak Kenaikan BBM, Buruh Gelar Demonstrasi Serentak 6 September
Tok! Harga BBM Resmi Naik, Pertalite Jadi Rp10.000
Menanggapi kenaikan tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Minggu (4/9/2022) mengatakan, kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat.
Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran bagi pemerintah, dirinya menilai hal tersebut merupakan retorika belaka.
“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat saat mereka menganggap pencabutan subsidi menambah kesulitan hidup,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Tugas pemerintah itu, kata Fahri adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar pemerintah tidak mengikuti protokol kaum kapitalis yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat.
“Sebab, mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna,” tuturnya.
