RUANGPOLITIK.COM –Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dengan tegas menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah.
Penolakan itu disampaikan Mulyanto saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” katanya.
Mulyanto mengatakan PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran saat ini kondisi masyarakat belum benar-benar pulih setelah diterpa badai pabdemi Covid-19.
“Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19,” ucapnya.
Berita Terkait:
Rapat Paripurna DPR, Abidin Fikri: Puan Maharani Menjadi Presiden RI
Demokrat: Tidak Setuju Rencana Pemerintah Naikkan BBM
Wapres RI: Keputusan Kenaikan Harga BBM dalam Pembahasan
Harga BBM Pertalite Tidak Naik, Jokowi Minta Masyarakat Bersyukur
Menurutnya, inflasi yang mendera masyatakat saat ini sudah tinggi. Bahkan akan berpotensi semakin parah apabila harg BBM bersubsidi dinaikkan.
Dia mengatakan masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu.
“Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen,”ujarnya.
Sementara kata Mulyanto mengutip Bank Indonesia seharusnya inflasi tertinggi hanya 5-6 persen.
“Tapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket,” ujarnya.
“Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Inbang ini pun menyoroti bahwa harga minyak dunia sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir.
Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari USD 140 per barel menjadi hari ini sebesar USD 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna.
Mulyanto meminta Pemerintah untuk menghemat anggaran dengan menghentikan pembangunan proyek yang dinilainya tak perlu, seperti IKN baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung.(FSL)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
