RUANGPOLITIK.COM –Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Irwan memandang kebijakan itu belum tepat dilakukan pada tahun ini ataupun tahun-tahun mendatang.
“Pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya,” ujar Irwan, Selasa (23/8/2022).
Irwan menyampaikan bahwa rakyat tengah dalam kondisi susah. Pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah subsidi BBM kepada rakyat.
Menurut dia kenaikan harga BBM akan berdampak langsung bagi rakyat yang bekerja di sektor UMKM, buruh, petani, nelayan, karyawan swasta dan pegawai pemerintahan.
Berita Terkait:
Wapres RI: Keputusan Kenaikan Harga BBM dalam Pembahasan
Bahlil: Kenaikan BBM Ringankan Fiskal Negara
Harga BBM Pertalite Tidak Naik, Jokowi Minta Masyarakat Bersyukur
Kilas Update: Korban Tewas dalam Kecelakaan Truk BBM Pertamina Bertambah Jadi 11 Orang
“Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur itu.
Efek tidak langsung dari kenaikan BBM, lanjutnya, juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta infrastruktur.
Menurut Irwan, pemerintah seharusnya fokus membenahi berbagai kebocoran BBM bersubsidi. Pasalnya, ia berkata, alokasi BBM bersubsidi di berbagai daerah banyak yang tidak tepat sasaran selama ini.
“Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalau di tingkat grassroot saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas atau kelas kakap,” katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI itu mengapresiasi program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran lewat aplikasi MyPertamina.
Namun, ia mengingatkan, hal itu baru sebagian kecil dan baru menyasar sebagian orang. Menurutnya, banyak sektor yang seharusnya ikut dibenahi, khususnya terkait penjualan BBM ilegal yang terjadi secara sistematis dan terstruktur.
“Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil,” tutur Irwan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
